Dinas PUPR Seruyan dan Kobar Selaraskan Instrumen Pengawasan Jasa Konstruksi

RRI.CO.ID, Pangkalan Bun - Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seruyan menggelar kunjungan koordinasi ke markas Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Selasa, 23 Juni 2026. Pertemuan kedinasan yang dipusatkan di Ruang Rapat Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Kobar ini ditujukan untuk memperkuat fondasi serta implementasi pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah masing-masing.

Agenda studi banding ini digulirkan secara taktis sebagai langkah konkret menindaklanjuti pemberlakuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Melalui forum diskusi tersebut, kedua instansi saling membedah pengalaman lapangan, peta strategi, hingga praktik terbaik dalam menegakkan ketertiban tata kelola proyek fisik.

Plt Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Kobar, Agustriadi, menyambut hangat kedatangan delegasi tetangga dan menyebut sinergitas antardaerah merupakan kunci keberhasilan regulasi pusat. Hubungan kemitraan yang harmonis dinilai akan mempercepat adaptasi birokrasi daerah dalam mengawal proyek-proyek strategis agar terhindar dari kegagalan bangunan.

“Kunjungan koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi dan bertukar instrumen pengawasan agar implementasi Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 dapat berjalan efektif dan akuntabel di daerah,” ujarnya.

Agustriadi menguraikan bahwa rajutan kolaborasi lintas kabupaten ini menjadi instrumen penting untuk menaikkan kelas mutu pengawasan, baik pada fase pengerjaan maupun pemanfaatannya. Pengetatan ini mencakup tiga pilar utama penataan konstruksi, yakni tertib administrasi usaha, disiplin teknis penyelenggaraan, hingga ketepatan fungsi hasil akhir pekerjaan.

Melalui konsolidasi teknis ini, manajemen pengawasan jasa konstruksi di internal Kabupaten Kotawaringin Barat maupun Kabupaten Seruyan diproyeksikan bakal berjalan jauh lebih optimal. Output dari keselarasan ini diharapkan mampu melahirkan bangunan infrastruktur publik yang bernilai estetika tinggi, aman digunakan, serta patuh pada koridor hukum.

Sebagai rencana aksi ke depan, kedua otoritas PUPR ini menyepakati komitmen bersama untuk merawat komunikasi serta jaringan koordinasi secara berkala dan berkesinambungan. Kerja sama jangka panjang ini juga akan menyasar program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para asisten teknik dan pengawas lapangan di kedua daerah.