RRI.CO.ID, Palangka Raya - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya menjelaskan penggunaan sistem sewa kendaraan operasional di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Kebijakan tersebut dinilai mampu mendukung efisiensi anggaran sekaligus menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.

Kepala Bidang Anggaran BKAD Kota Palangka Raya, Noperiantie, mengatakan sistem sewa dipilih karena lebih fleksibel dibandingkan pengadaan kendaraan melalui mekanisme pembelian. Pengadaan kendaraan secara langsung membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar dalam satu waktu.

“Pengadaan kendaraan melalui pembelian membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam satu waktu, sedangkan dengan sistem sewa lebih fleksibel dari sisi penganggaran,” ujarnya, Kamis, 4 Juni 2026.

Menurut Noperiantie, sistem sewa juga memberikan keuntungan dari sisi pengelolaan biaya operasional kendaraan. Seluruh biaya pemeliharaan dan perawatan menjadi tanggung jawab penyedia jasa sehingga tidak membebani anggaran pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, apabila terjadi kerusakan kendaraan, biaya perbaikan dan servis berkala ditanggung oleh pihak ketiga. Selain itu, kewajiban pembayaran pajak kendaraan juga menjadi tanggung jawab penyedia layanan sewa.

Dengan skema tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya hanya menanggung biaya bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk operasional kendaraan. Kebijakan ini dinilai dapat membantu pemerintah mengendalikan pengeluaran rutin yang berkaitan dengan kendaraan dinas.

Noperiantie juga menanggapi anggaran sekitar Rp1,1 miliar yang sempat menjadi perhatian publik di media sosial. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut merupakan biaya sewa kendaraan roda empat untuk kebutuhan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya selama tahun anggaran 2026.

Anggaran tersebut digunakan untuk menyewa 10 unit kendaraan operasional. Kendaraan yang disewa terdiri atas sembilan unit Toyota Veloz dan satu unit Toyota Innova Zenix.

BKAD berharap masyarakat dapat memahami tujuan penggunaan sistem sewa kendaraan tersebut. Selain untuk efisiensi anggaran, kebijakan itu juga dimaksudkan agar operasional pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa terbebani biaya perawatan dan pengadaan kendaraan yang tinggi.