RRI.CO.ID, Palangka Raya – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, memimpin langsung rombongan dewan melaksanakan kunjungan kerja ke Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Kotawaringin Timur. Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi pemerintahan daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis di sektor perkebunan, pertambangan, perlindungan hak masyarakat adat, hingga ketahanan pangan.

Rombongan Komisi II DPRD Kalteng disambut langsung oleh jajaran teknis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi untuk membahas berbagai persoalan wilayah yang dinilai cukup kompleks, terutama karena Kotawaringin Timur merupakan salah satu pusat industri perkebunan dan pertambangan terbesar di Kalimantan Tengah.

Dalam pertemuan itu, isu sengketa lahan menjadi salah satu perhatian utama yang dibahas bersama. Keberadaan investasi di sektor perkebunan dan pertambangan dinilai harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal agar tidak memunculkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menegaskan bahwa percepatan investasi daerah perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat adat. "Pembangunan ekonomi harus mampu memberikan manfaat yang merata tanpa mengabaikan hak dasar masyarakat setempat,” katanya, Senin, 18 Mei 2026.

Selain membahas sektor investasi, ketahanan pangan juga menjadi perhatian serius dalam kunjungan kerja tersebut. DPRD Kalteng mendorong optimalisasi potensi pertanian daerah agar ketergantungan pasokan pangan dari luar wilayah dapat ditekan dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara mandiri.

Komisi II DPRD Kalteng juga menilai pentingnya sinkronisasi regulasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan investasi diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui koordinasi tersebut, Komisi II DPRD Kalteng berkomitmen terus memperkuat sinergi lintas pemerintahan dalam menghadirkan solusi yang berkeadilan. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas investasi, melindungi hak masyarakat adat, serta memperkuat pembangunan ekonomi daerah di Kotawaringin Timur.