RRI.CO.ID, Pangkalan Bun - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mulai mematangkan tahapan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Langkah ini dilakukan untuk menyediakan basis data ekonomi yang komprehensif hingga tingkat administrasi terkecil sebagai landasan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Kepala BPS Kobar, Tony Suprianto, menekankan bahwa sensus ini memiliki peran strategis dalam memetakan struktur ekonomi terkini, termasuk tren ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.

"Melalui Sensus Ekonomi 2026, kami ingin memastikan tersedianya informasi yang lengkap terkait struktur ekonomi, karakteristik usaha, hingga perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan sebagai dasar pengambilan kebijakan," ujar Tony Suprianto dalam keterangannya, Kamis, 7 Mei 2026.

Tony menjamin bahwa seluruh data yang dikumpulkan bersifat rahasia dan dilindungi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Ia menegaskan, hasil sensus tidak akan digunakan untuk kepentingan audit maupun perpajakan, melainkan disajikan dalam bentuk data agregat.

"Kerangka publikasi yang kami gunakan adalah data agregat. Artinya, informasi yang ditampilkan merupakan gabungan dari banyak responden, sehingga tidak ada data individu atau usaha tertentu yang dapat diidentifikasi," ia menjelaskan.

Berdasarkan jadwal, BPS Kobar telah memulai tahapan sosialisasi pada April 2026. Memasuki bulan Mei, BPS menggencarkan program Ngisi Bareng (Ngibar) sebelum memulai pendataan lapangan secara door-to-door pada pertengahan Juni hingga Agustus 2026.

Selain manfaat bagi pemerintah, Tony menyebut SE 2026 juga menguntungkan pelaku usaha. Data akurat akan membantu lembaga keuangan dalam merancang skema kredit dan subsidi yang lebih relevan.

BPS Kobar pun mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk menyambut petugas sensus dengan jujur dan terbuka demi kualitas data yang lebih baik untuk masa depan ekonomi Bumi Tambun Bungai.

"Data resmi hasil sensus ini juga akan membantu pemerintah dan lembaga keuangan dalam merancang skema kredit maupun subsidi yang lebih relevan dan tepat sasaran bagi pelaku usaha," Tony mengakhiri.