RRI.CO.ID, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menerima langsung aspirasi serikat buruh dalam kegiatan arahan dan diskusi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Istana Isen Mulang, Jumat, 1 Mei 2026.

Pertemuan yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Buruh Internasional ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perwakilan pekerja di Kalimantan Tengah.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya penyampaian aspirasi secara konstruktif serta menjaga kondusivitas daerah. Ia mengapresiasi sikap buruh yang memilih jalur dialog dibandingkan aksi turun ke jalan.

“Kami sangat mengapresiasi. Daripada turun ke jalan tanpa arah yang jelas, lebih baik kita berdiskusi, melihat substansi dan dampaknya bagi daerah,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan agar setiap partisipasi dalam isu nasional tetap mempertimbangkan kepentingan daerah. Ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas demi keberlangsungan pembangunan.

Lebih lanjut, ia mengangkat nilai kearifan lokal Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan sebagai modal utama menghadapi berbagai persoalan.

“Kita punya warisan leluhur yang harus dijaga. Dengan kebersamaan, kita lebih mudah berkoordinasi dan mencari solusi,” katanya.

Dalam forum tersebut, Gubernur Agustiar turut memaparkan kondisi fiskal daerah yang saat ini mengalami keterbatasan. Penurunan anggaran pembangunan menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama oleh seluruh elemen masyarakat.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk buruh. Salah satu kebijakan yang ditekankan adalah kewajiban perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.

“Jika ada investasi masuk, tenaga kerja lokal harus diutamakan. Itu komitmen kami,” ucapnya.

Di sektor pendidikan, pemerintah provinsi juga terus mendorong program strategis seperti kuliah gratis dan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu sebagai upaya memutus rantai kemiskinan.

Sementara itu, perwakilan serikat buruh menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya terkait pengawasan upah minimum, perlindungan tenaga kerja outsourcing, hingga jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Isu jam kerja yang melebihi ketentuan serta masih adanya perusahaan yang belum memenuhi standar kesejahteraan pekerja juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut.

Menanggapi hal itu, unsur Forkopimda menyatakan komitmen untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Aparat kepolisian juga menegaskan kesiapan menindaklanjuti laporan pelanggaran ketenagakerjaan.

Dialog berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta, mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan pekerja dalam mencari solusi bersama.

Kegiatan ditutup dengan komitmen untuk terus memperkuat komunikasi lintas sektor guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis, serta menjaga stabilitas dan pembangunan di Kalimantan Tengah.