KBRN, Palangka Raya: Dalam rangka pendalaman program pemerintah, Komisi VII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses ke Kalimantan Tengah untuk berkoordinasi langsung dengan Kementerian dan Lembaga mitra, antara lain Kementerian UMKM RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Ekraf, Kementerian Pariwisata RI, LPP TVRI, LPP RRI, LKBN ANTARA.

Serta sejumlah SOPD terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut disambut hangat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Tengah, dan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Wakil Ketua Tim Reses Fraksi PDI P Dr. Evita Nursanty, M.Sc. mengatakan, Lembaga Penyiaran Publik (TVRI, RRI, dan ANTARA) memegang peranan strategis dalam memperkuat promosi potensi daerah, mengedukasi masyarakat, serta menyebarluaskan informasi pembangunan, termasuk kegiatan pemberdayaan UMKM, promosi desa wisata, dan kampanye budaya lokal. Penyiaran publik juga menjadi media penting dalam memperkenalkan potensi Kalimantan Tengah secara nasional dan mendorong kerja sama serta investasi di berbagai sektor.

“Seluruh sektor harus saling mendukung, memperkuat, dan membutuhkan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan tepat sasaran. Penguatan ekosistem UMKM, ekraf, pariwisata, perindustrian, standardisasi, dan penyiaran publik akan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan ekonomi Kalimantan Tengah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya. Senin (15/12/2025).

Pariwisata menjadi pasar potensial yang mendorong UMKM untuk menghasilkan produk kreatif berkualitas, sekaligus menjadikan pelaku UMKM sebagai bagian integral dari rantai nilai industri pariwisata daerah.

Namun demikian, sejumlah tantangan masih menghambat peningkatan daya saing UMKM Kalimantan Tengah. Di antaranya adalah minimnya akses terhadap pembiayaan formal, terbatasnya fasilitas kurasi, standardisasi, dan sertifikasi, termasuk SNI dan halal, serta keterbatasan kemampuan digitalisasi dan pemasaran berbasis teknologi.