KBRN, Palangka Raya: Gagalnya keberangkatan ribuan jemaah haji furoda 2025 akibat visa yang tak kunjung diterbitkan oleh Pemerintah Arab Saudi menimbulkan kekecewaan mendalam. Kekecewaan dialami baik kalangan calon jemaah maupun penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus.

Kondisi ini bukan hanya berdampak secara spiritual, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial yang tidak sedikit, bahkan ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Salah satu pihak yang terdampak adalah PT An Nur Kaltara Arafah, yang tahun ini berencana memberangkatkan 32 jemaah haji furoda dengan biaya sekitar Rp340 juta per orang. Namun, seluruh jemaah batal berangkat karena visa tidak diterbitkan oleh otoritas Arab Saudi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, M. Ansyari, menyampaikan bahwa kebijakan Pemerintah Arab Saudi perlu dihormati dan risiko semacam ini harusnya sudah dipertimbangkan oleh agen travel yang bersangkutan.

“Menurut saya, kebijakan Pemerintahan Arab Saudi patut kita hargai. Segala kerugian memang menjadi risiko bagi agen travel yang bersangkutan,” ujarnya, Kamis (12/6/2025).

Sementara itu, Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Hasan Basri, menuturkan bahwa Kemenag terus berupaya memaksimalkan layanan ibadah haji, khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana yang selama ini kerap dikeluhkan oleh calon jemaah saat berada di Tanah Suci.

“Saya berharap dengan kondisi yang jauh lebih baik, pelaksanaan haji dapat berjalan lancar dan jemaah bisa pulang menjadi haji mabrur,” ucapnya.

Hasan juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih layanan haji dan umrah. Ia menekankan bahwa ke depan, penyelenggaraan ibadah haji akan dikelola oleh badan tersendiri yang terpisah dari Kementerian Agama.

“Ini diharapkan menjadi akhir yang baik atau husnul khotimah bagi Kemenag dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia,” katanya.