Kolaborasi Perbankan dan Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas di Palangka Raya

  • 06 Mei 2026 17:14 WIB
  •  Palangkaraya

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Peran sektor perbankan dinilai semakin efektif dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya dalam hal permodalan. Hal ini mengemuka dalam dialog interaktif di Pro 1 RRI Palangka Raya yang menghadirkan akademisi dan perwakilan pemerintah daerah, yang membahas sinergi antara perbankan dan pemerintah dalam mendorong UMKM agar naik kelas dan lebih kompetitif.

Pengamat Ekonomi universitas Palangka Raya, Fitria Husnatarina, menyampaikan bahwa persoalan klasik yang dihadapi UMKM hingga saat ini masih berkutat pada akses permodalan. Berdasarkan hasil survei, mayoritas pelaku usaha mengeluhkan keterbatasan modal sebagai hambatan utama dalam mengembangkan usaha mereka.

Ditambahkannya, inisiasi yang dilakukan oleh perbankan seperti Bank Kalteng bersama pemerintah daerah sudah berjalan cukup baik. Berbagai kebijakan telah diterapkan baik di tingkat provinsi maupun Kota Palangka Raya untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Selain itu, skema pendanaan alternatif juga mulai digerakkan untuk memperkuat dukungan terhadap sektor ini.

Ia juga menyoroti fenomena pinjaman online yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, pinjaman online dapat menjadi solusi cepat bagi pelaku usaha, namun di sisi lain tetap harus diwaspadai.

Fitria menekankan pentingnya memilih layanan yang legal dan telah terverifikasi oleh otoritas terkait agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Memang untuk permodalan saat ini, perbankan harus membentuk kelompok usaha agar permodalan dapat lebih berkembang,” ucapnya, Rabu, 6 Mei 2026.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya, Samsul Rizal, mengatakan saat ini terdapat sekitar 28 ribu UMKM yang terdata di Kota Palangka Raya. Pemerintah terus mendorong pelaku usaha untuk naik kelas melalui berbagai program, seperti fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, serta pelatihan peningkatan kapasitas usaha.

Selain itu, pemerintah juga aktif melakukan pendampingan dalam aspek digitalisasi dan pemasaran. Kerja sama dengan layanan ojek online dan ritel modern menjadi salah satu strategi untuk memperluas pasar produk UMKM. Bahkan, beberapa produk lokal telah berhasil menembus pasar ekspor, termasuk ke Selandia Baru.

“Dalam hal permodalan, pemerintah daerah juga menjalin kerja sama dengan berbagai perbankan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan. Tidak hanya itu, bantuan juga diberikan dalam bentuk peralatan usaha serta bantuan modal langsung kepada pelaku UMKM yang memenuhi syarat, guna meningkatkan produktivitas mereka,” ucapnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha kedepan diharapkan semakin memperkuat permodalan juga perubahan pola pikir, inovasi produk, serta pemanfaatan teknologi yang dapat menjadi kunci penting bagi UMKM tidak saja untuk bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....