RRI.CO.ID, Palangka Raya – Kementerian Keuangan menggelar Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 dengan tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”. Dalam kegiatan yang diikuti berbagai pemangku kepentingan, Direktur Penyusunan APBN DJA, Rofyanto Kurniawan memaparkan arah kebijakan fiskal dan proyeksi ekonomi nasional tahun 2027. Dalam paparannya, Rofyanto menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap resilien dan menunjukkan ketahanan yang solid, dengan pertumbuhan pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 5,29 persen (yoy). Kinerja tersebut didorong oleh konsumsi domestik, peningkatan investasi, serta dukungan kebijakan pemerintah.

Sementara itu, perekonomian global tahun 2027 diperkirakan masih menghadapi dinamika kompleks dan ketidakpastian tinggi. Meski ada tanda-tanda perbaikan, risiko struktural dan siklikal global tetap menjadi tantangan bagi kinerja ekonomi dunia. Rofyanto menekankan bahwa strategi kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. RAPBN 2027 diarahkan untuk mendukung visi “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” melalui strategi ekonomi dan fiskal yang difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Lebih lanjut, RAPBN 2027 akan dijaga agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan, dengan peningkatan pendapatan negara, belanja yang berkualitas dan efisien, serta pembiayaan anggaran yang inovatif dan prudent. Kegiatan konsultasi publik ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Sementara itu salah satu pembicara, Adnan Zulfikar Akademisi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), menekankan pentingnya alokasi investasi pada pelayanan dasar dan pembangunan manusia sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Adnan menjelaskan bahwa pelayanan dasar dan infrastruktur dasar merupakan katalis atomik bagi pertumbuhan pasar. Ia menyoroti berbagai contoh market failure yang masih terjadi di lapangan, seperti premanisme, parkir liar, dan rendahnya konektivitas transportasi, yang menghambat efisiensi ekonomi.

Menurutnya, kebijakan fiskal ke depan perlu memprioritaskan program yang memberikan dampak sosial tinggi (social return), terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. “Masih banyak penduduk yang belum bisa mengakses pendidikan, dan sebagian tidak produktif karena faktor kesehatan,” ujarnya. Adnan juga menekankan pentingnya implementasi mandatory spending serta pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk terkait Minimum Budget Guarantee (MBG), agar kebijakan fiskal benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kegiatan konsultasi publik ini menjadi wadah bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap arah kebijakan APBN 2027 yang diharapkan mampu memperkuat pembangunan manusia dan mempercepat kesejahteraan nasional.