RRI.CO.ID, Palangka Raya – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wilayah Timur menggelar Rapat Pleno penyusunan program kerja TPAKD Tahun 2026. Rapat pleno ini menjadi langkah awal penyusunan rencana program kerja TPAKD 2026 guna mendorong percepatan akses keuangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Asisten Direktur Senior Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt) Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Andrianto Suhada, menyampaikan TPAKD memiliki peran penting sebagai penggerak kolaborasi di daerah, khususnya dalam merumuskan program kerja yang terarah dan responsif sesuai kebutuhan masyarakat.

“Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan LJK, diharapkan akses keuangan inklusif dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. OJK berkomitmen terus mendorong penguatan peran TPAKD agar program inklusi keuangan di daerah berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran,” ujarnya, Senin, 23 Februari 2026.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Barhum Poderlin Girsang, menilai rapat pleno ini sebagai momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program sebelumnya sekaligus merumuskan langkah strategis ke depan.

“Saya berharap kegiatan ini menghasilkan kebijakan dan kesepakatan yang konkret, aplikatif, serta selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah, sehingga TPAKD benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” katanya.

Rapat pleno dilanjutkan dengan diskusi interaktif seluruh peserta TPAKD Wilayah Timur untuk membahas isu strategis dan tantangan dalam penyusunan program kerja tahun 2026. Rapat tersebut turut dihadiri Sekda Barito Selatan, Barito Timur, Gunung Mas, Murung Raya, dan pimpinan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Kabupaten Barito Utara.