KBRN, Palangka Raya: Di tengah tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah. Penegasan tersebut disampaikan dalam rilis penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (31/12/2025).

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyampaikan bahwa sepanjang hampir satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo, pemerintah daerah dihadapkan pada dinamika kebijakan anggaran yang tidak ringan. Total APBD Tahun 2025 mengalami penyesuaian signifikan dari semula Rp10,5 triliun menjadi Rp8,35 triliun.

Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk tetap mencatatkan kinerja positif di berbagai sektor. Menurutnya, capaian tersebut lahir dari sinergi dan kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari legislatif, unsur Forkopimda, pemerintah kabupaten dan kota, hingga masyarakat.

“Kondisi ini justru menguji ketangguhan tata kelola pemerintahan. Dengan anggaran yang lebih terbatas, kami dituntut bekerja lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Gubernur juga menekankan bahwa Tahun 2025 menjadi fase penting dalam peletakan fondasi pembangunan Kalimantan Tengah ke depan. Berbagai perubahan mulai dirasakan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedalaman, meski tantangan pembangunan dipastikan akan semakin kompleks.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen memperkuat komunikasi lintas sektor serta kolaborasi dengan seluruh elemen, termasuk dunia usaha, akademisi, dan insan pers. Langkah ini dinilai penting guna memastikan pembangunan berjalan merata dan berkeadilan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur turut memaparkan kondisi fiskal daerah ke depan. APBD Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp5,3 triliun, dengan belanja langsung atau operasional hanya Rp1,6 triliun. Angka tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan belanja operasional pada Tahun 2015 yang mencapai Rp1,9 triliun.

“Kondisi ini menuntut kita semua untuk semakin bijak dan inovatif. Namun pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” katanya.

Selain aspek fiskal, arah pembangunan Kalimantan Tengah ditegaskan tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal dan kemanusiaan, sekaligus selaras dengan agenda pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Filosofi Manggatang Utus disebut menjadi landasan moral dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak serta seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dalam bingkai NKRI.

Sementara itu, Plt. Sekda Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menjelaskan bahwa forum rilis kinerja ini merupakan bentuk keterbukaan pemerintah kepada publik. Melalui forum tersebut, masyarakat memperoleh gambaran menyeluruh terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang Tahun 2025, mencakup sektor pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

“Ini adalah wujud komitmen kami terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat komunikasi strategis antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat,” katanya. (MMC Kalteng)