KBRN, Palangka Raya: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2025. Rakor digelar di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (3/11/2025).

Dalam sambutan tertulis Gubernur, Edy menyampaikan bahwa Rakordalev memiliki arti strategis untuk mengevaluasi capaian pembangunan hingga triwulan III tahun 2025, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan target yang ditetapkan. “Tahun 2025 penuh tantangan, terutama karena efisiensi anggaran dan penurunan dana transfer pusat ke daerah yang berdampak pada pelaksanaan program pembangunan,” ujarnya.

Edy menegaskan pentingnya seluruh jajaran pemerintah daerah tetap fokus melaksanakan program prioritas nasional dan daerah, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satu program prioritas Pemprov Kalteng adalah Kartu Huma Betang Sejahtera, yang akan mulai efektif dijalankan pada 2026.

Mengacu pada arahan Menteri Dalam Negeri, Wagub meminta daerah mengambil langkah strategis menghadapi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026. Ia menekankan efisiensi pada pos perjalanan dinas, rapat, serta pemeliharaan kantor, sekaligus menggali sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, restoran, dan air tanah.

“Sektor swasta harus dihidupkan melalui kemudahan berusaha, dan kinerja BUMD perlu terus didorong agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga,” ucapnya. Edy juga mendorong daerah memanfaatkan program prioritas pemerintah pusat, memperkuat sinergi dengan agenda nasional, serta mempercepat penyerapan anggaran sebagai penggerak ekonomi daerah.

Selain itu, Wagub mengingatkan pentingnya menjaga capaian indikator makro, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. “Penyerapan anggaran kita masih tergolong rendah, sehingga perlu langkah percepatan dengan tetap menjaga kualitas dan akuntabilitas,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota melaporkan capaian realisasi anggaran dan kinerja RPJMD/RKPD setiap triwulan, termasuk dukungan terhadap program prioritas nasional dan provinsi. Pemerintah daerah diminta pula mendukung program prioritas pemerintah pusat tahun 2026, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Cek Kesehatan Gratis, PKH, dan Program Indonesia Pintar.

Sementara itu, Plt. Sekda Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung menjelaskan, pelaksanaan Rakordalev bertujuan mengoordinasikan capaian pembangunan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Forum ini diharapkan menghasilkan data capaian kinerja program sesuai target RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2025,” ucapnya.

Hasil Rakordalev akan menjadi bahan evaluasi akhir tahun 2025, persiapan pelaksanaan 2026, serta masukan penting bagi penyusunan rencana pembangunan tahun 2027, guna memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.