KBRN, Palangka Raya: Untuk mengantisipasi praktek korupsi. Wali Kota Palangka Raya melalui Wakil Wali Kota, Achmad Zaini menegaskan Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah dalam rangka Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Peteng Karuhei I Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (14/10/2025).

Zaini menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilainya sebagai bentuk pengawasan konstruktif terhadap tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, pemeriksaan ini menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pengelolaan pajak serta retribusi daerah agar semakin efektif dan efisien.

“Pemeriksaan ini kami pandang sebagai langkah penting untuk memastikan pengelolaan pajak dan retribusi daerah berjalan transparan, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen menindaklanjuti setiap masukan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara serius. Tindak lanjut tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Setiap rekomendasi BPK akan kami jadikan bahan evaluasi agar tata kelola keuangan daerah terus membaik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut, Achmad Zaini menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya terus mengoptimalkan sistem pengelolaan pendapatan berbasis digital, memperkuat akurasi data, serta mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah.