KBRN, Palangka Raya: Pemerintah Kota Palangka Raya mengambil kebijakan efisien dan inovatif menyusul turunnya alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) tahun 2026 yang dipangkas hingga Rp253 miliar.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan penyesuaian fiskal ini harus direspons dengan strategi yang tepat, agar pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan.

Ia menekankan meski ada efisiensi bukan berarti mengurangi mutu pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan, sudah ada alokasi wajib yakni Rp 39 miliar, untuk lainnya akan disesuaikan kembali seperti belanja operasional bisa ditekan dan dialihkan untuk mendukung program yang berdampak langsung pada masyarakat..

"Pemkot Palangka Raya terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memanfaatkan program bantuan lintas sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan," ujarnya. Selasa (14/10/2025).

Hal yang sama dirasakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kondisi keuangan atau fiskal mengalami penurunan yang cukup signifikan setelah keluarnya kebijakan pengurangan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menjelaskan, menurunnya anggaran daerah imbas pemangkasan TKD yang sebesar 45 persen tersebut, membuat efisiensi anggaran dilakukan di berbagai pos alokasi APBD 2026 mendatang. Dampaknya mengakibatkan efisiensi, seperti di perjalanan dinas, kemudian kegiatan rutin kantor yang membutuhkan makan dan minum, snack,

"Kami meminta agar satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) Pemprov Kalteng dapat menyesuaikan pemangkasan anggaran, dengan cara berhemat dalam berbagai kegiatan," ujarnya.

Seperti diketahui, Gubernur bersama perwakilan Pemprov daerah lainnya sudah bertemu dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menceritakan kondisi anggaran di daerah, dengan tujuan ada perimbangan dana bagi hasil, mengingat Kalteng sebagai salah satu daerah penghasil sumbar daya alam melimpah nomor dua setelah Provinsi Riau.