KBRN, Palangka Raya: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024. Acara digelar secara virtual pada Jumat (3/10/2025).

Acara yang terpusat di Graha Pengayoman, Jakarta, dihadiri langsung oleh Anggota I BPK RI, Menteri Koordinator Bidang Hukum, para Menteri di lingkungan Kemenkumham, serta pejabat tinggi kementerian. Seluruh Kantor Wilayah, termasuk Kanwil Kemenkumham Kalteng, mengikuti jalannya kegiatan melalui Zoom Meeting sesuai arahan panitia penyelenggara.

Di Kanwil Kemenkumham Kalteng, jajaran mengikuti acara dari Aula Kahayan. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Hajrianor, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Deny Harlianto, serta jajaran Keuangan dan BMN.

Agenda utama kegiatan adalah penyerahan resmi LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2024 kepada jajaran pimpinan Kemenkumham. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kemenkumham kembali berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam sambutannya, Anggota I BPK RI menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Hukum dan HAM yang mendorong seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara optimal.

Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng, Hajrianor, menyampaikan apresiasi atas capaian opini WTP tersebut. “Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa tata kelola keuangan di lingkungan Kemenkumham terus berada pada jalur yang tepat. Kami di Kanwil Kalteng berkomitmen untuk menjaga konsistensi ini dengan meningkatkan disiplin, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, komitmen itu juga sejalan dengan upaya jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. “Kami akan terus memperkuat koordinasi, melakukan evaluasi berkelanjutan, serta menindaklanjuti setiap masukan BPK sebagai wujud tanggung jawab bersama,” kata Hajrianor.

Partisipasi Kanwil Kemenkumham Kalteng dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap upaya menjaga tata kelola keuangan negara yang baik. Kehadiran pimpinan hingga jajaran teknis di bidang keuangan dan BMN mencerminkan komitmen penuh dalam mewujudkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pemeriksaan BPK RI.