Aksesibilitas Disabilitas Perlu Diperkuat Pemerintah Daerah

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Layanan ramah disabilitas menjadi hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui penyediaan aksesibilitas fisik atau infrastruktur yang dapat membantu masyarakat disabilitas beraktivitas secara aman dan mandiri.

Technical Asisten Penerbitan Perda Disabilitas Kabupaten Barito Selatan dan Kotawaringin Timur, Iyehezkiel Perudani, menilai infrastruktur fasilitas publik seperti jalan yang dilengkapi jalur khusus disabilitas masih terbilang minim. Menurutnya, infrastruktur menjadi hal utama yang perlu disediakan pemerintah bagi masyarakat disabilitas.

"Katakanlah di Palangka Raya ini belum bisa kita menemukan semua trotoar itu punya guiding block atau yang garis kuning biasanya ada di trotoar-trotoar itu atau bidang miring pada pengguna kursi roda, minimal itu dulu lah harus ada di instansi-instansi pemerintahan," katanya, saat mengisi program Dialog Kalteng Menyapa di Pro 1 RRI Palangka Raya, Selasa, 11 Agustus 2026.

Pada kesempatan yang sama, Relawan dari DPD Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Provinsi Kalteng, Tya Titis Arum, mengatakan organisasi pemerhati disabilitas memiliki peran penting dalam menggaungkan aspirasi masyarakat penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-haknya. Menurutnya, pemerintah perlu merangkul dan mendengarkan aspirasi masyarakat agar kebijakan publik lebih ramah dan berpihak kepada masyarakat disabilitas.

"Kenapa, karena harus ada organisasi yang nanti bisa membantu untuk menyuarakan. Penting banget gitu supaya kita sama-sama tahu nih rekan-rekan disabilitas haknya apakah sudah dipenuhi gitu dan kalau memang butuh asistansi jadi kami juga bisa mengarahkan gitu," katanya.

Penyediaan fasilitas yang aksesibel dan keterlibatan organisasi disabilitas perlu berjalan beriringan agar kebutuhan masyarakat dapat dipahami secara langsung. Langkah tersebut juga dapat menjadi awal bagi pemerintah dalam membangun fasilitas publik yang lebih inklusif, meski pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Pemerintah diharapkan terus memperkuat komitmen dalam memenuhi hak penyandang disabilitas melalui pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang inklusif. Dengan dukungan pemerintah dan organisasi pemerhati disabilitas, masyarakat penyandang disabilitas diharapkan dapat beraktivitas secara lebih aman, mandiri, dan setara.