Solidaritas Perempuan Soroti Ketimpangan Gender dalam Transisi Energi Global

RRI.CO.ID, Palangka Raya – Direktur Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, Irene Natalia Lambung, menyoroti lemahnya komitmen Indonesia dalam upaya transisi energi global. Hal ini tercermin dari absennya pemerintah Indonesia dalam First Conference on Transitioning Away from Fossil Fuels (TAFF) yang digelar pada 24–29 April 2026 di Santa Marta, Kolombia.

Menurut Irene, ketidakhadiran Indonesia dalam forum internasional tersebut menunjukkan bahwa kebijakan transisi energi di dalam negeri belum sepenuhnya serius dan masih minim penerapan prinsip Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

“Program dan kebijakan energi masih jarang menerapkan prinsip GEDSI, padahal hal ini penting agar transisi energi berjalan secara inklusif. Tanpa itu, tata kelola yang dihasilkan berpotensi tidak adil,” ujarnya, Sabtu, 2 Mei 2026.

Konferensi TAFF sendiri merupakan forum yang diinisiasi oleh aliansi 18 negara anggota UNFCCC dan dihadiri sekitar 45 negara. Forum ini menjadi ruang strategis untuk mendorong pengurangan ketergantungan global terhadap bahan bakar fosil serta membahas gagasan Fossil Fuels Treaty.

Namun demikian, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai forum tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi perspektif feminis. Ia menyebut perempuan masih diposisikan sebagai kelompok pelengkap, bukan sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan terkait transisi energi.

“Pendekatan ini menunjukkan bahwa krisis iklim dan energi masih dipandang netral, padahal sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh sistem patriarki, kapitalisme ekstraktif, dan kolonialisme,” ujarnya.

Solidaritas Perempuan juga menilai konsep “transisi energi berkeadilan” yang selama ini digaungkan masih bersifat simbolik dan belum memiliki indikator serta mekanisme akuntabilitas yang jelas. Selain itu, belum adanya pengakuan terhadap care work atau kerja perawatan yang banyak dilakukan perempuan menjadi perhatian penting.

Padahal, akses energi sangat berkaitan dengan beban kerja domestik perempuan, mulai dari memasak hingga memenuhi kebutuhan air dan kesehatan keluarga.

Dari sisi ekonomi, skema pembiayaan transisi energi juga dinilai masih bias elit dan belum membuka ruang yang adil bagi perempuan. Kebijakan investasi, restrukturisasi utang, hingga sektor ketenagakerjaan dinilai belum berpihak pada kelompok rentan.

Solidaritas Perempuan menegaskan bahwa transisi energi di Indonesia berisiko menjadi “transisi palsu” apabila masih mempertahankan pola pembangunan yang eksploitatif. Sejumlah proyek energi yang diklaim ramah lingkungan justru dinilai memicu konflik sosial, perampasan ruang hidup, serta marginalisasi perempuan di tingkat komunitas.

Oleh karena itu, mereka menekankan bahwa transisi energi yang adil harus berbasis pada keadilan gender, kedaulatan rakyat, serta pengakuan terhadap peran perempuan sebagai penjaga keberlanjutan lingkungan.