RRI.CO.ID, Palangka Raya – Staf Ahli Gubernur (Sahli) Yuas Elko menghadiri Rapat Koordinasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang digelar di Aula Manggatang Tarung, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gubernur Kalimantan Tengah dengan para pimpinan perusahaan, yang difokuskan untuk wilayah timur setelah sebelumnya dilaksanakan di wilayah barat dan tengah.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas pembagian penugasan terkait penanganan ruas-ruas jalan melalui kontribusi CSR perusahaan sebesar 2 persen. Program ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2021.

“Jalan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pemeliharaan infrastruktur harus dilakukan secara optimal, terlebih dalam kondisi keterbatasan anggaran saat ini,” ujar Yuas Elko, Kamis, 16 April 2026.

Ia juga mengapresiasi komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah, serta menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang lebih maju, berkah, dan sejahtera.

Lebih lanjut disampaikan, pelaksanaan teknis program akan diatur melalui forum yang ada dan akan dievaluasi secara berkala oleh Gubernur. Adapun kegiatan yang dilakukan difokuskan pada pemeliharaan jalan, bukan pembangunan baru, seperti perbaikan kerusakan, penutupan lubang, hingga memastikan jalan berfungsi dengan baik.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, Juni Gultom, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan pertemuan ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di wilayah barat dan tengah.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kewajiban perusahaan untuk mengalokasikan 2 persen dari keuntungan melalui program CSR dalam rangka mendukung pembangunan daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, di wilayah barat sejumlah perusahaan telah melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan ruas jalan Amin Jaya–Rantau Pulut secara swakelola dan gotong royong. Sementara di wilayah tengah, telah disepakati penanganan tujuh ruas jalan melalui kontribusi bersama perusahaan.

“Berdasarkan pengalaman sebelumnya, penanganan dapat dilakukan secara swakelola dengan semangat gotong royong, di mana perusahaan berkontribusi dalam bentuk material, alat berat, maupun dukungan lainnya dengan pengawasan dari pemerintah daerah dan instansi terkait,” ujarnya.

Pada pertemuan kali ini, lanjutnya, akan dibahas pembagian penanganan 10 ruas jalan di wilayah timur, termasuk metode pelaksanaannya.