RRI.CO.ID, Palangka Raya - Kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan saat ini sedang ramai diperbincangkan, hal ini menjadi pengingat bahwa segala bentuk pelanggaran seksual masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan bahwa kesadaran tentang pelanggaran seksual masih sangat rendah dan diperlukan edukasi lebih agar mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Secara definisi, kekerasan seksual adalah segala tindakan yang mengarah pada seksualitas, baik secara fisik maupun nonfisik, yang dilakukan tanpa persetujuan (consent). Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran norma sosial, melainkan kejahatan yang melanggar hukum. Dampak yang ditimbulkan pun sangat serius yang tidak berhenti saat kejadian selesai, melainkan sering kali membekas sebagai trauma jangka panjang yang memengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup korban.

Sebagai langkah progresif, hukum di Indonesia telah menghadirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini hadir sebagai payung hukum khusus yang mengatur pencegahan, penanganan, dan perlindungan bagi korban. Selain memberikan jaminan keadilan bagi korban, aturan ini secara tegas mencantumkan sanksi pidana bagi pelaku agar memberikan efek jera dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak tindakan yang sering tidak disadari sebagai bentuk kekerasan seksual karena telah mengalami normalisasi. Padahal, pelecehan dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk, mulai dari verbal (ucapan), nonverbal (gestur atau isyarat), hingga tindakan fisik yang menyerang tubuh. Pemahaman yang keliru sering kali membuat batasan antara candaan dan pelecehan menjadi kabur, sehingga perilaku menyimpang dianggap sebagai hal yang lumrah.

Pelecehan verbal dan nonverbal biasanya dilakukan tanpa sadar, bahkan sering dianggap sebagai lelucon biasa yang harus dimaklumi. Contoh nyata dari tindakan ini meliputi menatap tubuh seseorang secara berlebihan, bersiul (catcalling), menunjukkan ekspresi menggoda, hingga mengomentari bentuk fisik orang lain secara tidak pantas. Bahkan, menyebarkan lelucon bermuatan seksual di grup percakapan digital pun merupakan bentuk pelecehan yang merendahkan martabat manusia.

Sementara itu, pelecehan fisik melibatkan kontak tubuh secara langsung tanpa persetujuan pihak lain. Tindakan ini tidak terbatas pada perilaku ekstrem seperti pemerkosaan, tetapi juga mencakup menyentuh bagian tubuh sensitif tanpa izin, mendekap seseorang dengan tujuan seksual, hingga menggesekkan tubuh ke orang lain. Seluruh tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap integritas tubuh seseorang dan dapat dijerat dengan sanksi hukum pidana yang berat.

Pada akhirnya, etika berkomunikasi dan penghormatan terhadap batasan pribadi menjadi kunci utama dalam mencegah kekerasan seksual. Kita harus menyadari bahwa jika seseorang merasa tidak nyaman, diam, atau menolak, hal itu merupakan indikasi kuat ketidaksetujuan. Menghargai orang lain berarti memahami bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dijaga. Dengan menghindari pergaulan yang menormalisasi candaan seksual, kita turut membangun peradaban yang lebih aman bagi generasi mendatang.