RRI.CO.ID, Palangka Raya - Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya terus berupaya mengembangkan program Koperasi Desa Merah Putih untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada pengembangan usaha, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya manusia agar koperasi dapat berjalan secara optimal.

Kepala Bidang Koperasi DPKUKMP Kota Palangka Raya, Yunitha Andrie, mengatakan perekrutan pengelola dilakukan untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Pengelola dapat diangkat apabila pengurus dan pengawas menilai diperlukan, baik dari warga sekitar maupun orang yang memiliki kemampuan mengelola koperasi.

"Untuk seleksi mungkin kita dari dinas tidak terlalu mengintervensi ke sana karena itu mungkin pengurus dan pengelola bisa melihat kebutuhan mereka apa sehingga nanti apakah dia diambil dari warga sekitar atau mereka melakukan seleksi itu tergantung dari pengurus dan pengawas kooperasi tersebut," katanya, Minggu, 28 Juni 2026.

Sementara itu, Wakil Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sudarsono, mengatakan pengelolaan sumber daya manusia pada program Koperasi Desa Merah Putih dinilai belum terencana dengan jelas. Menurutnya, aspek sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan utama yang harus dipersiapkan sejak awal agar koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan.

"Lalu jualan apa di situ, tenaga kerjanya seperti apa, manajemen koperasinya seperti apa, kemampuan sumber daya manusianya seperti apa. Itu sebabnya tantangannya ini kan besar ini, mulai dari kemampuan manajemen sumber daya manusianya, kemampuan potensi yang mau dijual di situ, dan segala macam," katanya.

Perencanaan sumber daya manusia dinilai harus berjalan seiring dengan penyusunan model usaha koperasi yang akan dikembangkan. Dengan demikian, pengelola yang dipilih memiliki kemampuan sesuai kebutuhan dan mampu menjalankan kegiatan usaha secara efektif.

Melalui pengelolaan yang baik, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi wadah usaha masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan pelayanan yang profesional. Sinergi antara pemerintah, pengurus, pengawas, dan pengelola menjadi kunci agar program tersebut dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.