KBRN, Padang: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 Kembali Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menandai catatan sembilan tahun berturut-turut sejak 2016. Pemberian predikat opini WTP dilakukan secara simbolik oleh Ketua BPK Isma Yatun kepada Ketua DPR RI Puan Maharani pada saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP dalam sidang paripurna DPR RI, Selasa 26 Mei 2025.

Opini WTP atas LKPP Tahun 2024 didasarkan pada konsolidasi dari 84 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Dari 84 LKKL tersebut, hanya dua Kementerian Negara/Lembaga, yaitu Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia, yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun, kedua predikat WDP ini tidak memengaruhi secara material kewajaran LKPP Tahun 2024.

Pada dasarnya, LKPP adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan. LKPP terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Kementerian Keuangan memiliki peran sentral dalam penyusunan LKPP, dengan mengkonsolidasikan seluruh laporan keuangan dari 84 Kementerian Negara/Lembaga, termasuk entitas Bendahara Umum Negara (BUN). Laporan ini merupakan gambaran keuangan yang komprehensif dan terstruktur, yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Melalui LKPP, masyarakat dapat melihat rincian mengenai pendapatan negara yang berhasil dihimpun (termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah dan pinjaman), dan bagaimana belanja negara dialokasikan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Keakuratan dan kelengkapan LKPP menjadi fondasi krusial bagi pengambilan keputusan strategis oleh pemerintah dan pengawasan oleh publik.

Kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui LKPP ini bukanlah hal baru, melainkan hasil dari reformasi keuangan negara yang ditandai dengan disahkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sebagai implementasi dari UU tersebut, LKPP pertama yang diaudit secara penuh oleh BPK adalah LKPP Tahun 2004. Ini menandai era baru transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Sejak saat itu, setiap tahun pemerintah melalui Kementerian Keuangan wajib menyusun dan BPK wajib memeriksa LKPP.

Proses ini tidak langsung berjalan mulus, banyak tantangan muncul baik dari sisi ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni, serta penyesuaian terhadap standar akuntansi pemerintahan yang baru. Hal ini tercermin dengan opini BPK disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat) atas LKPP untuk 5 Tahun pertama, dan dilanjutkan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sampai tahun 2015.

Dalam perjalanan panjang reformasi pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan selaku BUN terus berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan atas kualitas LKPP. Berbagai inisiatif telah dilakukan, mulai dari pengembangan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual yang lebih mutakhir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan di seluruh kementerian/lembaga, hingga penyempurnaan regulasi dan standar akuntansi pemerintahan.

Kementerian Keuangan juga aktif melakukan pendampingan, bimbingan teknis, serta evaluasi internal secara berkala untuk memastikan setiap Kementerian Negara/Lembaga mampu menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan komitmen dan koordinasi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga, BPK memberikan opini WTP pertama kali atas LKPP pada tahun 2016 dan terus dipertahankan selama sembilan tahun berturut-turut hingga 2024. Capaian ini bukan hanya sekedar angka, melainkan bukti nyata dari refromasi dan penguatan tata kelola keuangan negara Indonesia yang berkelanjutan.

Penting untuk dipahami, pemberian opini WTP ini berfokus pada kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Maksud dari "kewajaran" adalah bahwa informasi keuangan disajikan secara jujur dan tidak menyesatkan, mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sedangkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), berarti laporan tersebut telah disusun mengikuti pedoman, prinsip, dan prosedur akuntansi yang ditetapkan pemerintah untuk menjamin konsistensi dan komparabilitas antar laporan keuangan.

Meskipun capaian WTP ini patut dibanggakan, pemerintah tetap memiliki pekerjaan rumah untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset dan utang negara, dan optimalisasi kualitas belanja agar memberikan manfaat yang nyata bagi Masyarakat menjadi fokus peningkatan kedepannya. Serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel juga perlu ditingkatkan.

Kembalinya opini WTP atas LKPP Tahun 2024 untuk kesembilan kalinya berturut-turut adalah capaian luar biasa. Ini bukti kuat komitmen pemerintah Indonesia untuk mengelola keuangan negara dengan baik. Ini juga menunjukkan kerja keras semua pihak di pemerintahan dalam mengelola uang rakyat secara transparan, akuntabel, dan sesuai standar. Opini WTP ini harus menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memperbaiki diri, memastikan pengelolaan keuangan negara semakin efektif untuk pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (Artikel ini ditulis Fiki Sepri Erlangga, Fungsioanal PTPN Mahir KPPN Painan)