KONI Pastikan PON XXII/2028 NTT-NTB Tak Bebani Anggaran Pemerintah Pusat

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman memastikan pembiayaan penyelenggaraan PON XXII/2028 NTT-NTB tidak membebani pemerintah pusat. Provinsi tuan rumah juga telah menyepakati pembiayaan penyelenggaraan melalui APBD.

"Dari awal penentuan cabang olahraga sudah ditekankan. Titik beratnya adalah dengan anggaran APBD," ujar Marciano dalam Rapat Koordinasi PON XXII/2028, Rabu, 1 Juli 2026.

Marciano turut mengapresiasi penyerahan surat keputusan kepada tiga gubernur (NTT, NTB, dan Jakarta ) oleh Menpora, Erick Thohir. "Saya berterima kasih kepada Pak Menteri yang telah menyerahkan SK kepada tiga gubernur, karena itu yang mereka butuhkan untuk melakukan renovasi," lanjutnya.

Terkait target Indonesia untuk mewujudkan cita-cita masuk 5 besar Olimpiade 2044 dan terdepan di Asia Tenggara, maka PON XXII menyesuaikan cabang olahraga yang dipertandingkan. PON XXII akan memprioritaskan cabang olahraga Olimpiade, cabang prioritas Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), cabang unggulan tuan rumah, serta cabang yang menjadi hak istimewa tuan rumah.

Pada kesempatan yang sama, Erick Thohir menekankan pentingnya pengawasan sejak tahap awal persiapan PON. “Kemenpora akan melakukan sinkronisasi KONI, BPKP, Kejaksaan dan K/L serta TNI/Polri,” ujar Erick.

“Dengan pertemuan ini kita membuat tim koordinasi dengan melibatkan BPKP dan Kejaksaan,” katanya melanjutkan. Ia berharap PON XXII/2028 menjadi penyelenggaraan yang sukses pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna turut mengingatkan pentingnya target yang terukur. Menurutnya, seluruh perencanaan harus berorientasi pada kebutuhan atlet dan kebermanfaatan venue.

Rencana penyelenggaraan PON XXII/2028 NTT-NTB terus dimatangkan. Efisiensi, tertib administrasi, serta kebermanfaatan fasilitas menjadi fokus utama sejak fase persiapan.