KBRN, Nunukan: Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah, menekankan pentingnya integrasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dengan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Nunukan. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah mencerminkan aspirasi masyarakat yang teridentifikasi melalui proses legislasi.

“Keselarasan antara RKPD dan Pokir Dewan diharapkan dapat menjadikan program pembangunan yang diusulkan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujar Arpiah dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD, Kamis (20/3/2025).

Arpiah berharap, kemitraan yang lebih erat antara eksekutif dan legislatif ini akan memperkuat proses perencanaan pembangunan daerah dan menghasilkan solusi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, ia juga mengungkapkan pentingnya komunikasi yang terbuka untuk menciptakan dampak positif bagi Kabupaten Nunukan.

Musrenbang RKPD adalah forum yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk membahas rancangan RKPD. Forum ini memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menyampaikan kontribusi, ide, dan gagasan terkait pembangunan daerah.

Pembahasan dalam Musrenbang bertujuan untuk menyusun kesepakatan yang akan menjadi dasar dalam penyempurnaan rancangan RKPD. Setelah disepakati, RKPD akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

“Dalam forum diskusi ini, berbagai aspirasi telah disampaikan, mencakup pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tambah Arpiah. Ia berharap, diskusi konstruktif ini dapat menghasilkan solusi yang memenuhi kebutuhan daerah dan mengakomodasi kepentingan semua pihak.