RRI.CO.ID. Nunukan: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan mulai mematangkan langkah strategis di awal tahun 2026 melalui program Konsolidasi Demokrasi Non-Tahapan. Ketua Bawaslu Nunukan, Muhammad Yusran, melakukan kunjungan resmi ke LPP RRI Nunukan pada Kamis (12/02/2026) yang disambut langsung oleh Kepala Stasiun RRI, Fayakun Furu.

Kunjungan ini merupakan bagian dari safari birokrasi Bawaslu guna memperkuat pendidikan politik bagi warga perbatasan melalui pemanfaatan jaringan radio yang memiliki jangkauan luas.

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi pecahnya konsentrasi penyelenggara jika edukasi politik hanya dilakukan saat tahapan pemilu sudah berjalan. Yusran menekankan bahwa pemanfaatan fase non-tahapan sangat krusial bagi kesehatan demokrasi jangka panjang.

Dengan pemahaman politik yang matang sejak dini, masyarakat diharapkan mampu menyikapi berbagai isu utama terkait keputusan konstitusi, baik untuk pemilu lokal maupun nasional, secara lebih rasional. Dalam diskusinya di RRI Nunukan, Muhammad Yusran membeberkan alasan taktis di balik percepatan program ini.

"Karna memang selama ini kan Bawaslu maupun KPU, itu kecenderungan memberikan pendidikan politik saat tahapan, sementara pada saat tahapan itu banyak kerja-kerja penyelenggara pemilu yang harus dilakukan untuk menyelenggarakan tahapan, sehingga terbelah konsentrasi," ungkap Yusran.

Lebih lanjut, Bawaslu memandang bahwa kolaborasi dengan stakeholder seperti RRI sangat vital karena tidak ada pemimpin yang lahir dari sistem demokratis tanpa melalui proses pemilu yang baik. Melalui pendidikan politik yang intensif, masyarakat diharapkan tidak hanya sekadar memilih, tetapi mampu menggunakan logika rasional untuk menentukan pemimpin yang benar-benar merepresentasikan kebutuhan mereka menuju kesejahteraan.

Yusran meyakini bahwa kematangan politik warga akan menjadi filter alami untuk melahirkan kepemimpinan yang berkualitas.

"Logika rasional masyarakat dengan pendidikan politik itu bisa merepresentasikan kebutuhan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, karna melahirkan pemimpin yang sesuai keinginan masyarakat," pungkasnya. Sinergi ini diharapkan membuat Bawaslu dapat lebih fokus pada pengawasan teknis saat tahapan pemilu resmi dimulai nanti. MM