Pendidikan Nisel Masih Hadapi Tantangan, Kadisdik Dorong Kolaborasi Semua Pihak

RRI.CO.ID, Nias Selatan - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Nurhayati Telaumbanua mengungkapkan masih banyak persoalan pendidikan yang perlu dibenahi untuk mewujudkan generasi emas di daerah ini. Menurutnya, tantangan itu mencakup keterbatasan fasilitas pendidikan, pemerataan layanan, hingga masih rendahnya kemampuan numerasi dan literasi peserta didik.

Ia menyebut jumlah satuan Pendidikan di Nias Selatan cukup besar sehingga membutuhkan penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Ia juga mengungkapkan masih terdapat sekitar 120 desa yang belum memiliki layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sementara penguatan pendidikan dasar menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi masa depan.

"Karena sekolah kita di Nias Selatan ini bukan sedikit. SMP ada 347, kalau SMP 145, itu hanya negeri belum dari swasta dan PAUD sendiri ada 359 dari sebenarnya 459," ujarnya saat membuka pelaksanaan Lokakarya Pemetaan dan Analisis Pemangku Kepentingan Konsorsium Pendidikan yang digelar Program KREASI Save the Children, Selasa, 18 Agustus 2026, di Aula Baithani, Teluk Dalam, Nias Selatan.

Ia menegaskan rendahnya numerasi dan literasi bukan semata-mata disebabkan oleh kinerja Guru, tetapi merupakan persoalan yang melibatkan banyak faktor. Dukungan orang tua, masyarakat, fasilitas pendidikan, serta kualitas sumber daya manusia dinilai sama-sama menentukan keberhasilan proses pendidikan di Nias Selatan.

Menurut Nurhayati, ketersediaan sumber daya manusia saja tidak cukup apabila tidak diikuti dukungan fasilitas dan faktor penunjang lainnya. Kondisi Nias Selatan yang masih masuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukan keberanian untuk keluar dari kondisi tersebut melalui perubahan bersama.

Sebenarnya dengan 3T kadang-kadang kita merasa supaya nyaman aja lah. Karena memang kalau kita harus berubah di tahap yang lain, itu pasti ada juga perubahan dari semuanya," kata Nurhayati.

Persoalan lain yang menjadi perhatian serius adalah tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) atau anak yang putus sekolah. Ia mengemukakan sekitar 19 ribu anak masih menjadi sasaran penanganan, dengan salah satu kendalanya adalah perbedaan data antara Kementerian Pendidikan, Dukcapil, dan Pemerintah Desa.

Karena itu, Dinas Pendidikan Nias Selatan berharap seluruh pemangku kepentingan mengambil tanggung jawab secara bersama-sama untuk memperbaiki kondisi pendidikan daerah. Nurhayati menilai peningkatan rapor pendidikan tidak dapat dicapai hanya oleh Dinas Pendidikan, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh pihak agar persoalan numerasi, literasi, anak putus sekolah, dan pemerataan layanan pendidikan dapat secara bertahap dikurangi.