Tingkatkan Mutu Pendidikan, Kadisdik Nisel Ajak Masyarakat Ambil Bagian

RRI.CO.ID, Nias Selatan - Persoalan Pendidikan tidak semestinya hanya dibebankan kepada Pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Selama masyarakat masih berpandangan bahwa seluruh kebutuhan Pendidikan harus ditanggung Pemerintah, upaya peningkatan mutu Pendidikan akan sulit dilakukan secara maksimal.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Nurhayati Telaumbanua menyoroti kecenderungan sebagian kecil masyarakat yang menginginkan seluruh kebutuhan sekolah diberikan secara gratis oleh Pemerintah. Bahkan, dalam kondisi tertentu utamanya bagi anak-anak usia dini, orangtua harus dibujuk terlebih dahulu dengan pemberian kebutuhan seperti seragam agar bersedia menyekolahkan sang anak.

"Baru mau sekolah dikasih seragam, beli sepatu, kalau boleh mungkin anak-anak dijemput di rumah. Kalau tidak, dia tidak akan mengizinkan anak-anak ke sekolah," kata Nurhayati Telaumbanua saat menyampaikan sambutan pada Lokakarya Pemetaan dan Analisis Pemangku Kepentingan Konsorsium Pendidikan yang digelar Program KREASI Save the Children, Selasa, 18 Agustus 2026, di Aula Baithani, Teluk Dalam, Nias Selatan.

Lebih lanjut ia mengungkapkan kondisi yang memprihatinkan terkait kesejahteraan tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), khususnya tutor yang bekerja dengan jumlah siswa terbatas. Nurhayati mencontohkan, apabila sebuah lembaga hanya memiliki sekitar 20 siswa dan hanya mengandalkan dana BOSP, pendapatan yang diterima dalam setahun sangat minim untuk seluruh kebutuhan operasional dan honor.

"Akhirnya ini yang membuat mutu Pendidikan rendah sekali karena tidak semua mau peduli, tidak mau tahu. Jadi ini supaya disampaikan kepada masyarakat kita, diberi informasi bahwa semuanya ini adalah tanggung jawab bersama," ungkapnya.

Ia menambahkan, kondisi tutor PAUD di sejumlah wilayah di Kabupaten Nias Selatan juga masih sangat memprihatinkan karena minimnya honor yang diberikan. Selain persoalan honor, sejumlah lembaga PAUD di Desa bahkan harus menyewa rumah atau tempat milik masyarakat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah bukan berarti tidak peduli terhadap keberadaan tenaga PAUD. Namun, adanya ketentuan atau larangan tertentu membuat Pemerintah daerah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

Nurhayati menekankan pentingnya memperkuat Pendidikan pada usia dini karena masa tersebut merupakan fondasi utama perkembangan anak. Menurutnya, perhatian dan pembinaan sejak usia 0 hingga 8 tahun sangat menentukan perkembangan anak di masa depan sehingga apabila fondasinya sudah kuat sejak awal, proses pendidikan selanjutnya akan lebih mudah.