RRI.CO.ID, Nias Selatan - Pemerintah Kabupaten Nias Selatan merespon berbagai keresahan dan kesulitan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, diantaranya kelangkaan gas LPG 3 kilogram dan antrean panjang yang terjadi disejumlah SPBU di Nias Selatan. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Amsarno S. Sarumaha, S.H., M.H., CGCAE, bersama para staf mengikuti menegaskan komitmen pemerintah daerah terus memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat dalam Rapat Koordinasi Ketersediaan dan Distribusi LPG 3 Kg se-Kepulauan Nias secara daring, Jumat 7 Agustus 2026.

Dalam forum tersebut, Amsarno menyampaikan aspirasi masyarakat yang sempat viral di media sosial terkait kelangkaan gas LPG 3 Kg. Ia mengatakan, kelangkaan tersebut dikarenakan realisasi alokasi kebutuhan tahun 2026 hanya 2.998 Metrik Ton (MT). Sedangkan, pada tahun 2025, Pemkab Nias Selatan telah mengusulkan alokasi kebutuhan daerah sebesar 8.164 Metrik Ton (MT). Hal tersebut menyebabkan kurangnya pasokan gas LPG 3 Kg yang dapat diperoleh masyarakat.

"Fakta bahwa realisasi alokasi sebesar 2.998 MT pada tahun 2026 sangat jauh dari kebutuhan riil daerah, padahal pada tahun 2025 Pemkab telah mengusulkan alokasi sebesar 8.164 MT", ujarnya.

Untuk memastikan kebutuhan masyrakat terpenuhi dan mengurangi kelangkaan, Amsarno mengatakan bahwa pemerintah daerah mengusulkan tambahan alokasi pada tahun 2026 sebesar 2.500 Metrik Tom (MT). "Demi memastikan kebutuhan harian warga terpenuhi, Pemkab Nias Selatan kembali mengambil langkah proaktif pada bulan Agustus 2026 dengan mengusulkan tambahan alokasi sebesar 2.500 MT. Langkah ini mendesak untuk dipenuhi mengingat Nias Selatan mencakup hampir separuh dari wilayah Pulau Nias", ujar Amsarno.

Dalam forum tersebut, Amsarno menyampaikan perbaikan data administratif yang menyebabkan terhambatnya penyaluran bantuan. Ia mengatakan, data pada sistem pusat mencatat 135 desa di Nias Selatan, namun kenyataannya terdata sebanyak 459 desa dan 2 kelurahan. Adanya kesenjangan data mengakibatkan minimnya alokasi dan fasilitas distribusi. "Pemkab meluruskan data pusat yang hanya mencatat 135 desa di Nias Selatan. Padahal secara faktual, Nias Selatan menaungi 459 desa dan 2 kelurahan", ujarnya.

Selain itu, Amsarno juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait antrian panjang yang terjadi di seluruh SPBU disekitar kota Telukdalam yang terjadi beberapa minggu terakhir. Ia mengatakan, masyarakat mengeluhkan tentang tersedianya jaringan yang tidak stabil, sehingga menyebabkan lambatnya penyaluran dan penjualan BBM. "persoalan antrean panjang kendaraan di SPBU Teluk Dalam yang telah berlangsung selama kurang lebih tiga minggu terakhir. Kondisi ini menyita waktu warga dan mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi harian", ujarnya.