RRI.CO.ID, Nias Selatan: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat guna mewujudkan tata kelola pertanahan yang prima. Hal ini ditegaskan melalui kunjungan koordinasi Wakil Bupati Nias Selatan, Ir. Yusuf Nache, kepada Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, H. Ossy Dermawan, di Jakarta, Senin (20/4).

Pertemuan strategis tersebut difokuskan pada pencarian solusi konkret atas sejumlah kendala pembangunan di Nias Selatan. Fokus utama pembahasan meliputi sengketa pertanahan, percepatan hak atas tanah, serta penataan kawasan hutan yang selama ini tumpang tindih dengan lahan produktif milik masyarakat.

Dalam keterangannya, Wakil Bupati Nias Selatan, Ir. Yusuf Nache menekankan pentingnya kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi.

"Pemerintah Daerah fokus pada penyelesaian sengketa tanah dan hambatan akibat status kawasan hutan. Kami berkoordinasi untuk mempercepat redistribusi tanah, sertifikasi, serta sinkronisasi Revisi RTRW agar pembangunan infrastruktur tidak terbentur hambatan hukum," ujar Yusuf Nache.

Menanggapi hal tersebut, Wamen ATR/BPN RI, H. Ossy Dermawan menyatakan bahwa persoalan status kawasan hutan dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nias Selatan kini menjadi atensi khusus kementeriannya. Ia berharap muatan revisi RTRW tersebut nantinya benar-benar sesuai dengan rencana kebutuhan daerah demi menjamin hak-hak masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen penuh terhadap percepatan reforma agraria di wilayah kepulauan, Wamen ATR/BPN menjadwalkan kunjungan kerja langsung ke Kabupaten Nias Selatan dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai birokrasi dalam penyelesaian sengketa lahan secara komprehensif.