ATR/BPN Kalbar Serahkan 270 Sertifikat Tanah Rakyat

KBRN, Pontianak: Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) hari ini menyerahkan 270 sertifikat tanah kepada masyarakat, yang terdiri dari berbagai program pertanahan.

Penyerahan sertifikat ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar Mohammad Bari, serta Kepala Badan Intelijen Negara (Kabinda) Kalbar Brigjen Pol. Yusup Safrudin, Kakanwil Kemenag Kalbar Muhajiriin Yanis serta jajaran Kantor Pertanahan kabupaten kota se Kalbar.

Seremonial penyerahan berlangsung meriah dan menjadi simbol keberhasilan program-program pertanahan yang dijalankan oleh Kanwil ATR/BPN Kalbar. Dari total 270 sertifikat yang diserahkan, rinciannya terdiri dari:

• 146 bidang Sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap)
• 50 bidang Sertifikat Redistribusi Tanah
• 13 bidang Sertifikat untuk Wakaf dan Rumah Ibadah
• 38 bidang Sertifikat Aset Barang Milik Daerah (BMD)
• 21 bidang Sertifikat Aset BUMN (termasuk PLN)
• 2 bidang Sertifikat Aset PT ANTAM

Kepala Kanwil ATR/BPN Kalbar, Andi Tenri Abeng, dalam sambutannya mengungkapkan, bahwa hingga saat ini target penyelesaian sertifikasi tanah di Kalbar untuk program PTSL hampir mencapai 100 persen. Sebanyak 131.402 bidang tanah telah disertifikasi per 11 Desember 2024, dengan hanya 70 bidang yang tersisa dan diperkirakan akan selesai pada 17 Desember 2024.

"Ini merupakan pencapaian luar biasa, di mana program PTSL yang kita jalankan hampir selesai 100 persen di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, program Redistribusi Tanah juga sudah tuntas dengan target 21.000 bidang," ujar Andi, Rabu (11/12/2024).

Selain PTSL dan Redistribusi Tanah, Kantor Wilayah ATR/BPN Kalbar juga telah menyelesaikan pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah sebanyak 169 bidang. Pendaftaran tanah wakaf produktif, yang memiliki target 10 bidang, telah terealisasi 3 bidang dan sisanya masih dalam proses.

Pendaftaran aset pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat juga mencatatkan angka yang signifikan, dengan 134 bidang aset pemerintah dan 8 bidang tanah Ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Kapuas Hulu dan Sanggau.

Tak hanya itu, pencapaian signifikan juga terlihat pada penerbitan Sertifikat Elektronik di Provinsi Kalimantan Barat, yang telah mencapai 177.178 bidang. Angka ini terdiri dari 94.383 bidang dari kegiatan rutin, 61.795 bidang dari program PTSL, dan 21.000 bidang dari Redistribusi Tanah.

Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil ATR/BPN Kalbar atas capaian yang telah diraih dalam mempercepat proses sertifikasi tanah di daerah.

“Penyelesaian sertifikasi tanah ini bukan hanya menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah, tetapi juga sebagai bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tentunya ini sejalan dengan keinginan dan harapan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pengelolaan tanah dan tata ruang ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya,” kata Ossy.

Selain pencapaian dalam program pertanahan, Kantor ATR/BPN Kalbar juga mendapat penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas kepatuhannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebanyak 15 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Kalbar berhasil mendapatkan predikat Zona Hijau, dengan nilai kualitas tertinggi pada 7 Kantor Pertanahan.

Tahun 2024 juga mencatatkan keberhasilan dalam penanganan mafia tanah. Tim Satuan Tugas Mafia Tanah berhasil menuntaskan 4 kasus dengan potensi kerugian yang dapat dicegah mencapai Rp146,8 miliar. Atas prestasi ini, Tim Satuan Tugas menerima penghargaan Pin Emas sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya dalam memberantas mafia tanah di Kalbar.

Dengan pencapaian tersebut, diharapkan masyarakat semakin percaya bahwa pemerintah hadir dalam memberikan perlindungan hak atas tanah, meningkatkan kesejahteraan, serta memastikan tanah-tanah di Kalbar tercatat dan terkelola dengan baik.