Pemerhati: Faktor Ekonomi Penyebab Tingginya Angka Putus Sekolah

KBRN, Jakarta: Pemerhati pendidikan, Andy Karyasa Wayan mengungkapkan, faktor ekonomi menjadi penyebab tingginya tingkat putus sekolah di Indonesia. Menurutnya, kebanyakan anak putus sekolah berada di pelosok-pelosok daerah di Indonesia.

"Saya lihat mereka terdapat di pelosok perdesaan, perbukitan. Akhirnya mereka tidak bisa mengenyam pendidikan, bahkan, tamat SD pun tidak, itu realitanya," kata Andy dalam perbincangan dengan Pro 3 RRI mencermati Hari Anak Nasional 2023, Minggu (23/7/2023).

Andy menyebut kendala tingginya tingkat putus sekolah, salah satunya karena jarak tempuh ke sekolah yang jauh. "Kalau di perbukitan itu daerah tinggi dan tentunya sekolah tidak ada di sana. Mereka harus jalan kaki cukup jauh," ucapnya.

Ia mengatakan, masalah jarak tempuh ke sekolah ini menjadi faktor utama anak-anak tersebut putus sekolah. Jika ingin bersekolah mereka harus naik motor. "Tetapi kondisi ekonomi mereka tidak memungkinkan untuk membelinya," ujar Andy, yang juga pendiri Yayasan Relawan Bali ini.

Andy memperkirakan anak-anak yang putus sekolah kebanyakan hanya tamat SMP. Menurutnya, kebanyakan anak putus sekolah berada di wilayah perdesaan. "Kalau tingkat putus sekolah di perkotaan sedikit, ya. Yang banyak itu biasanya di perdesaan," kata Andy.

Selain itu, menurutnya, tingginya tingkat putus sekolah juga disebabkan persepsi dari orang tua bahwa pendidikan itu tidak penting. Jadi ketika anaknya malas sekolah orang tua menyarankan untuk bekerja, itu lebih baik dari pada mengeluarkan uang.

Terkait hal itu, pihaknya memberikan bantuan kepada anak-anak putus sekolah ini dengan bantuan biaya sekolahnya. Menurutnya, banyak para orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya karena uang pangkal yang mahal. "Bayar uang Pangkal ini berat buat para orang tua ini," kata Andy.

Di sisi lain, ia mengapresiasi mengenai anggaran untuk pendidikan sebesar Rp612 triliun pada tahun 2023. Menurutya, anggaran Rp612 triliun telah didistribusikan ke daerah-daerah.

"Meski pada kenyataannya masih banyak anak yang putus sekolah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp612 triliun pada tahun 2023.

Menurut konstitusi, Menkeu Sri mengatakan Pemerintah Indonesia harus membelanjakan 20 persen dari anggaran untuk pendidikan. Ia mengatakan, anggaran ini dialokasikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Hal ini untuk menunjukkan bahwa struktur pengelolaan pendidikan, dari pendidikan dasar sampai sekolah menengah atas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," ujarnya

Sebagian besar anggaran pendidikan, ujarnya, dialokasikan untuk mendukung pendidikan dasar hingga sekolah menengah, karena komposisi demografi Indonesia yang masih didominasi oleh usia muda.