KemenPPPA Siapkan 18 Pos Sapa Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Sekaligus membangun ketahanan keluarga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabencana.

Upaya tersebut menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (PRRP) di wilayah Sumatra. KemenPPPA menyiapkan sejumlah intervensi agar proses pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemenuhan hak serta perlindungan kelompok rentan.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Titi Eko Rahayu dalam kegiatan "Pelaksanaan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP)" di Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026.

"Dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra, kami fokus pada empat intervensi. Tentu ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak sekaligus juga membangun ketahanan keluarga dan masyarakat," katanya.

Titi mengatakan intervensi pertama adalah memastikan hak anak dan partisipasi anak tetap menjadi bagian dari proses pemulihan. "Ini memastikan suara dan kepentingan terbaik anak terakomodasi dalam proses pemulihan," ujarnya.

Intervensi kedua dilakukan dengan memperkuat subklaster pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, pemberdayaan perempuan, serta subklaster perlindungan anak. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan perempuan dan anak yang terdampak bencana tetap mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan serta memiliki akses terhadap layanan yang dibutuhkan selama masa pemulihan.

Selanjutnya, KemenPPPA mendorong pemberdayaan perempuan melalui program Kebun Pangan Perempuan. Program ini diarahkan untuk mendukung ketahanan keluarga sekaligus memperkuat peran perempuan dalam pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana.

Intervensi keempat berupa penyiapan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos Sapa). "Ini dimaksudkan untuk mendekatkan akses layanan perlindungan dan pemulihan bagi perempuan dan anak yang terdampak," kata Titi.

Untuk mengoperasikan Pos Sapa, KemenPPPA menggandeng sejumlah lembaga masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu perlindungan perempuan dan anak.

"Kita kerja sama dengan lembaga masyarakat yang sudah mengajukan proposal untuk menjadi mitra aktivasi Pos Sapa. Mereka adalah lembaga masyarakat yang memang selama ini concerned pada isu perlindungan perempuan dan anak," ujarnya.

KemenPPPA menargetkan 18 Pos Sapa didirikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pos tersebut direncanakan mulai beroperasi pada 18 Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya mendekatkan layanan perlindungan dan pemulihan kepada perempuan dan anak di wilayah terdampak bencana.

Dengan pendekatan tersebut, pemulihan pascabencana diharapkan tidak berhenti pada rehabilitasi infrastruktur. Tetapi juga memastikan perempuan, anak, keluarga, dan masyarakat memiliki dukungan yang memadai untuk kembali menjalani kehidupan secara aman dan tangguh.