Menperin Soroti Izin Impor tanpa Batas, Industri Bisa Sulit Bertahan
- 06 Okt 2026 15:50 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji, menyoroti kebijakan izin impor yang terbuka tanpa batasan karena dapat merugikan industri domestik untuk jenis barang tertentu.
RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin), Muhammad Sarmuji, menyoroti kebijakan izin impor yang terbuka tanpa batasan. Menurut dia, hal ini dapat menyulitkan industri domestik bertahan untuk jenis barang tertentu.
Hal itu disampaikannya usai melakukan pertemuan dan rapat internal bersama jajaran Kementerian Perindustrian di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Ini menjadi upaya mendalami kondisi dan memetakan persoalan sektor industri, termasuk dampaknya terhadap daya saing produk lokal.
“Misalnya kalau izin impor terbuka tanpa pertimbangan membatasi, sektor industri dalam negeri akan sulit bertahan untuk jenis barang tertentu,” ujarnya. “Karena itu, kita membutuhkan kerja sama dengan banyak stakeholder.”
Menurut Menperin, penataan kebijakan impor perlu memperhatikan kapasitas produksi industri dalam negeri. Upaya tersebut membutuhkan kerja sama Kemenperin dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.
Di sisi lain, Sarmuji mendorong Kemenperin mengambil peran lebih kuat sebagai faktor akseleratif bagi pertumbuhan industri nasional. Dia meminta jajarannya menghasilkan langkah besar dan terobosan yang dapat mendorong pertumbuhan industri di berbagai sektor.
“Keberadaan Kementerian Perindustrian harus menjadi faktor akseleratif terhadap industri-industri di bawah naungannya,” ucapnya. “Kami harus membuat langkah-langkah besar di semua sektor supaya industri ini tumbuh makin cepat.”
Menperin mengatakan pertumbuhan industri menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini juga berperan dalam menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Kalau pertumbuhan industrinya tidak tinggi, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” katanya. “Apalagi dalam penyerapan tenaga kerja, sektor industri mampu menyerap dalam jumlah besar.”
Untuk mempercepat pertumbuhan tersebut, jajaran Kemenperin diminta aktif mengidentifikasi hambatan pada setiap subsektor industri. Pemetaan itu diperlukan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Sarmuji juga membuka ruang bagi jajaran internal Kemenperin untuk menyampaikan informasi dan masukan terkait persoalan industri. Menurut diaa, masukan dari pejabat eselon II tetap dapat diterima dengan tetap menghormati hierarki birokrasi.
“Saya membuka ruang, seandainya ada masukan dari eselon II sekalipun, saya akan terima dengan baik,” ucapnya. “Meskipun kami tetap menghargai hierarki birokrasi.”
Menurut Menperin, informasi dari berbagai jenjang organisasi penting untuk memperoleh gambaran persoalan secara lebih utuh. Informasi dari jajaran di bawah juga dapat melengkapi informasi yang belum ter-cover pada tingkat eselon I.
“Menyerap informasi dari bawah dan memberikan akses informasi kepada saya itu juga sesuatu yang sangat penting,” ujarnya. “Barangkali ada informasi yang belum ter-cover di eselon I, tetapi bisa diberikan oleh jajaran di bawahnya.”
Selain memperkuat koordinasi internal, Menperin menekankan pentingnya hubungan Kemenperin dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut dia, sejumlah persoalan tidak dapat diselesaikan sendiri karena berkaitan dengan kementerian dan lembaga lainnya.
“Hubungan dengan stakeholder lain harus diperkuat karena banyak problem yang penyelesaiannya tidak berada di sini saja,” katanya. “Ada yang berkaitan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan lainnya.”
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....