DPR: RUU Satu Data Harus Pastikan Kebijakan Sesuai Fakta

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Panitia Kerja RUU Satu Data Indonesia Badan Legislasi DPR RI Azis Subekti menilai, regulasi Satu Data Indonesia harus mampu memastikan kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan data yang sesuai. Ini dengan kondisi faktual masyarakat.

Menurutnya, persoalan data tidak boleh dipandang sebatas urusan administrasi maupun teknologi. Kesalahan data dapat berdampak langsung terhadap pelayanan dan hak yang diterima masyarakat. “Data yang keliru dapat membuat negara mengambil keputusan dengan keyakinan penuh tentang keadaan yang sebenarnya tidak sesuai fakta,” kata Azis, Jumat, 2 Oktober 2026.

Ia mencontohkan keluarga dalam kondisi ekonomi sulit yang belum tercatat sebagai penerima bantuan. Persoalan juga dapat terjadi pada pertanahan ketika kondisi pemanfaatan lahan berbeda dengan catatan maupun pada pendidikan ketika data tenaga pendidik tidak menggambarkan kebutuhan sebenarnya di sekolah.

Azis mengatakan persoalan penggolongan desil yang belakangan dipersoalkan sejumlah warga turut menunjukkan pentingnya mekanisme pembaruan dan koreksi data. Menurutnya, RUU Satu Data Indonesia harus mampu menjawab persoalan tersebut.

Indonesia, lanjutnya, memiliki sumber data yang sangat besar dan tersebar mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, hingga desa. Namun, banyaknya data tidak otomatis membuat kebijakan pemerintah lebih tepat.

“Ketika definisi berbeda, pembaruan tidak berjalan, atau suatu lembaga tidak dapat menggunakan data lembaga lain. Negara seolah melihat kenyataan melalui beberapa jendela yang menghadap ke arah berlainan,” ujarnya.

Azis mengatakan pemerintah membutuhkan data yang saling terhubung dan memiliki standar yang sama. Dalam kebijakan pangan, misalnya, pemerintah membutuhkan gambaran mengenai luas dan kondisi lahan, profil petani, produksi, distribusi, penyimpanan, hingga kebutuhan konsumsi.

Hal serupa berlaku pada penyaluran subsidi dan bantuan sosial. Data harus mampu mengikuti perubahan keadaan masyarakat sehingga penerima program tetap sesuai dengan sasaran.

Menurut Azis, penyatuan data bukan berarti semua informasi pemerintah harus ditempatkan dalam satu penyimpanan. Yang lebih penting, kata dia, adalah interoperabilitas, keseragaman standar, kejelasan produsen data, pembaruan secara berkala, serta mekanisme pemeriksaan kualitas data.

“Satu Data Indonesia perlu membangun bahasa bersama bagi negara,” katanya. Ia menjelaskan interoperabilitas juga tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan sistem untuk saling bertukar informasi maupun melakukan bagi pakai data.

Perbedaan definisi mengenai petani, rumah tangga, maupun lahan produktif dapat menyebabkan data yang secara teknis sudah terhubung tetap menghasilkan kesimpulan kebijakan yang berbeda. Azis juga menekankan integrasi data harus diiringi dengan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Warga, menurutnya, perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk mengetahui, mempertanyakan, dan membetulkan data pemerintah yang dapat memengaruhi pelayanan maupun hak mereka. “Kedaulatan data memperoleh makna ketika negara mampu menggunakan data untuk kepentingan nasional sekaligus menjaga hak orang yang tercatat di dalamnya,” ucapnya.

Ia mengatakan keberhasilan Satu Data pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah sistem yang terhubung. Tetapi dari meningkatnya kualitas keputusan pemerintah.

“Negara yang memiliki banyak data belum tentu mengenal rakyatnya dengan baik. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki negara melalui data yang dikajinya, seharusnya semakin tepat keputusan yang diambil dan semakin besar pula tanggung jawabnya kepada warga,” katanya.