Jelang HUT ke-22, Fahira Idris Dorong DPD RI Perkuat Aspirasi Daerah

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota DPD RI asal DKI Jakarta Fahira Idris menilai momentum HUT ke-22 DPD RI pada 1 Oktober 2026 perlu menjadi pengingat untuk terus memperkuat peran lembaga tersebut. Khususnya, dalam menyuarakan aspirasi daerah dan mengawal pemerataan pembangunan nasional.

Menurut Fahira, keberagaman karakter, potensi, kebutuhan, dan tantangan antardaerah membuat suara daerah perlu mendapat ruang dalam setiap kebijakan nasional. Mengingat, daerah merupakan kekuatan Indonesia.

“Jelang HUT ke-22 DPD RI, semangat kita tetap sama: menyuarakan aspirasi daerah, menjembatani kepentingan, dan menguatkan Indonesia. Daerah bukan hanya bagian dari Indonesia, daerah adalah kekuatan Indonesia,” ujar Fahira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 29 September 2026.

Ia mengatakan kedudukan DPD RI sebagai representasi teritorial memiliki arti strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, DPD RI perlu memastikan kepentingan daerah terakomodasi dalam legislasi, pengawasan, kebijakan anggaran, hubungan pusat-daerah, pengelolaan sumber daya alam, hingga pembangunan nasional.

“Representasi daerah harus terasa sampai ke masyarakat. Tugas DPD RI adalah mendengar, menyerap, membawa aspirasi itu ke tingkat nasional, kemudian mengawalnya agar menjadi kebijakan yang menjawab kebutuhan nyata daerah,” katanya.

Fahira menyebut salah satu kekuatan DPD RI adalah kedekatan senator dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Para anggota DPD, kata dia, dapat menyerap aspirasi, melakukan pengawasan, serta membawa berbagai persoalan di lapangan ke tingkat nasional.

DPD RI juga berperan sebagai jembatan dua arah, yakni menyampaikan kepentingan daerah kepada pemerintah pusat. Sekaligus memastikan kebijakan nasional dapat dipahami dan dievaluasi dampaknya di daerah.

“Kebijakan nasional akan semakin kuat apabila berpijak pada realitas daerah. Karena itu, hubungan pusat dan daerah harus terus dibangun melalui dialog, kolaborasi, dan mekanisme representasi yang efektif,” ujar Fahira.

Memasuki usia ke-22, Fahira berharap DPD RI meningkatkan kualitas fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.

Ia juga mendorong penguatan penyerapan aspirasi dan partisipasi publik serta sinergi dengan DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD. Menurutnya, penguatan DPD RI tidak semata-mata menyangkut penambahan kewenangan lembaga, tetapi juga memastikan fungsi representasi teritorial memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu, lanjut Fahira, penting dalam sejumlah isu seperti otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pengelolaan sumber daya, transfer ke daerah. Lalu, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan.

“Semakin efektif DPD RI menjalankan fungsi representasi daerah, semakin besar peluang aspirasi masyarakat masuk dalam proses pengambilan keputusan nasional. Inilah makna ‘Dari Daerah untuk Indonesia’,” katanya.

Fahira menegaskan kepercayaan publik harus menjadi amanah yang diwujudkan melalui kerja nyata. “Ukurannya bukan hanya seberapa banyak aspirasi kita terima, tetapi seberapa kuat aspirasi itu diperjuangkan dan seberapa nyata dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap DPD RI terus memperkuat perannya sebagai penghubung antara kebutuhan daerah dan arah pembangunan nasional. “DPD RI harus terus memastikan aspirasi daerah didengar, kepentingannya diperjuangkan, dan manfaat pembangunan dirasakan secara adil dari pusat hingga pelosok negeri," ujarnya.

"Selamat HUT ke-22 DPD RI. Terus menyuarakan daerah, menguatkan persatuan, dan mengabdi dari daerah untuk Indonesia,” kata Fahira menambahkan.