Gentengisasi Jadi Pasar Baru UMKM Jabar, Pesanan Capai Jutaan Genteng

RRI.CO.ID, Jakarta – Program gentengisasi pemerintah membuka pasar baru bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) genteng di Jawa Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut kebutuhan yang besar menjadi peluang pengembangan usaha pengrajin lokal.

Maruarar mengatakan Jawa Barat tidak hanya diarahkan sebagai pasar, tetapi juga produsen genteng nasional. Upaya tersebut, lanjutnya, dilakukan melalui pembinaan pengrajin sekaligus peningkatan kualitas produksi sesuai standar yang ditetapkan.

“Kita mau mendukung UMKM, tapi dengan cara mendidik kualitasnya juga harus bagus. Karena nanti ini kan dipakai oleh rakyat,” kata Menteri Ara usai rapat bersama Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Jawa Barat tentang gentengisasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 29 September 2026.

Maruarar menegaskan pemberdayaan UMKM dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk sebelum pengrajin memperoleh pesanan. Menurutnya, standar mutu tidak dikurangi meskipun pemerintah ingin memperluas kesempatan kerja bagi pengrajin.

“Jadi mereka bukan hanya dikasih pekerjaan tanpa standar, mereka lolos dulu kan, baru kita kasih kerjaan. Memberdayakan UMKM tapi kualitasnya di-upgrade dulu, ditingkatkan,” ujarnya.

Maruarar menyebut Purwakarta akan meluncurkan sebanyak 500 ribu genteng menggunakan 125 truk pada 2 Oktober 2026 mendatang. Ia mengatakan pengiriman tersebut menjadi salah satu langkah memperluas penyerapan produk genteng dari pengrajin lokal.

Sementara, Majalengka direncanakan meluncurkan 2,4 juta genteng menggunakan 600 truk pada 8 November 2026. Menteri PKP menyebut, seluruh produk tersebut berasal dari pengrajin yang telah memenuhi standar SNI dan uji keandalan.

Ara mengungkapkan kebutuhan genteng juga sangat besar untuk program bedah rumah di Jawa Barat. Sebanyak 50 ribu rumah diperkirakan membutuhkan sekitar 15 juta genteng dengan kebutuhan rata-rata 300 genteng setiap unitnya.

“Kalau 300 genteng saja dikali 50.000 rumah, itu sekitar 15 juta genteng. Kalau tadi satu genteng harganya Rp2.500, berarti Rp2.500 dikali 15 juta genteng, itu sama dengan Rp37 miliar,” katanya.

Menurut Maruarar, besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan potensi pasar yang dapat dimanfaatkan pengrajin genteng Jawa Barat. Ia menambahkan, pemerintah berupaya menjadikan kebutuhan tersebut sebagai penggerak ekonomi sekaligus pemberdayaan UMKM.

Ara juga mengapresiasi pemerintah daerah yang mendampingi pengrajin memenuhi persyaratan sertifikasi SNI. Menurutnya, proses tersebut membuktikan UMKM mampu meningkatkan kualitas apabila mendapatkan pembinaan secara konsisten.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pemerintah daerah telah melakukan pendampingan terhadap pengrajin selama enam bulan. Ia menyebut pendampingan itu dilakukan untuk memastikan pengrajin mampu memenuhi persyaratan SNI maupun uji keandalan.

Herman mengatakan Purwakarta siap mengirimkan 500 ribu genteng dengan melibatkan sebanyak 14 pengrajin. Dari jumlah tersebut, lanjutnya, sebanyak empat pengrajin telah memiliki sertifikasi SNI dan 10 lainnya lolos uji keandalan.

Sementara di Majalengka, sebanyak 34 pengrajin telah memiliki sertifikasi SNI dan 11 lainnya menjalani proses lanjutan. Herman menargetkan pengrajin tersebut dapat memperoleh sertifikasi SNI hingga akhir tahun ini.

“Karena potensinya ada 15 juta genteng hanya untuk BSPS, belum FLPP. Berarti ada puluhan juta yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM,” ujarnya.

Herman mengatakan pemerintah daerah selanjutnya akan membangun ekosistem yang mempertemukan pasokan pengrajin dengan kebutuhan pasar. Ia berharap langkah tersebut membuat pengembangan UMKM berjalan lebih terstruktur, sistemik, dan masif.

“Rencananya berikutnya kami akan dorong dalam format ekosistem, sehingga supply-demand bisa bertautan secara langsung. InsyaAllah putaran berikutnya bisa berjalan secara terstruktur, sistemik, dan masif untuk UMKM kita,” kata Sekda Jabar tersebut.