Kemen PU Pulihkan Sungai-Bangun Sabo Dam di Wilayah Terdampak Bencana

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan infrastruktur sumber daya air di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat setelah bencana. Selain menormalisasi sungai dan bendung, pemerintah menyiapkan pembangunan Sabo Dam untuk mengendalikan sedimentasi dan mengurangi risiko bencana lanjutan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemulihan pascabencana dilakukan secara bertahap. Mulai dari pemulihan akses darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.

“Yang kita kejar bukan hanya konektivitas kembali tersambung. Tetapi juga memastikan infrastruktur yang dibangun kembali dapat memberikan pelayanan yang aman dan andal bagi masyarakat,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 24 September 2026.

Untuk infrastruktur sumber daya air, Kementerian PU mencatat sebanyak 14 bendung kewenangan pusat terdampak bencana. Empat bendung telah selesai ditangani pada fase tanggap darurat, sembilan masih dalam penanganan lanjutan, sementara satu bendung lainnya sedang ditangani.

Pemulihan juga dilakukan terhadap jaringan sungai. Dari 94 sungai kewenangan pusat yang terdampak bencana, sebanyak 38 sungai telah dinormalisasi.

Selain itu, enam muara sungai telah selesai dinormalisasi untuk mengembalikan fungsi aliran air setelah terdampak bencana. Kementerian PU juga menyiapkan infrastruktur pengendali sedimen untuk mengantisipasi dampak material longsoran dan sedimentasi pascabencana.

Infrastruktur tersebut berupa Sabo Dam dan Sand Pocket. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 111 unit infrastruktur pengendali sedimen.

Jumlah itu terdiri atas 97 Sabo Dam, termasuk 12 Sabo Dam Oprit, serta 14 Sand Pocket. Saat ini, enam Sabo Dam telah masuk dalam paket pekerjaan yang sedang berjalan atau on going.

Pembangunan tersebut tersebar di Gayo Lues, Tapanuli Tengah, dan Tanah Datar. Dody mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan kondisi fisik infrastruktur yang rusak.

Pemulihan juga ditujukan untuk memastikan infrastruktur kembali mendukung aktivitas masyarakat serta pelayanan publik di wilayah terdampak bencana. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan kembali infrastruktur diharapkan tidak hanya memulihkan fungsi yang sebelumnya terganggu, tetapi juga memperkuat ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana berikutnya.