Mengulas Sejarah Hari Lalu Lintas Bhayangkara yang Diperingati 22 September

RRI.CO.ID, Jakarta – Hari Lalu Lintas Bhayangkara diperingati setiap 22 September. Pada tahun ini, memasuki usia ke-71, momentum terbaik mengenang perjalanan panjang Polisi Lalu Lintas memberikan pelayanan masyarakat.

Melansir laman Korlantas Polri, sejarah Polisi Lalu Lintas telah melalui berbagai perubahan organisasi. Perjalanannya bahkan dapat ditelusuri sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, jauh sebelum Indonesia merdeka.

Pada 15 Mei 1915, pemerintah Hindia Belanda membentuk organisasi lalu lintas bernama Voer Wesen. Organisasi tersebut kemudian diperbarui menjadi Verkeerspolitie, yang dalam bahasa Belanda berarti Polisi Lalu Lintas.

Peran Polisi Lalu Lintas mengalami perubahan ketika Indonesia memasuki masa pendudukan Jepang. Saat itu, sejumlah tugas keamanan banyak diambil alih oleh polisi militer Jepang atau Kempetai.

Setelah Indonesia merdeka, penyusunan kembali organisasi kepolisian mulai dilakukan secara bertahap. Namun, proses tersebut sempat terhenti ketika terjadi perang kemerdekaan kedua.

Perubahan kembali berlanjut setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Pada masa itu, Jawatan Kepolisian berubah menjadi Jawatan Kepolisian Negara.

Seiring perkembangan masyarakat, organisasi kepolisian membutuhkan kesatuan khusus untuk menangani berbagai bidang. Pemerintah kemudian mulai membentuk sejumlah kesatuan khusus melalui kebijakan yang diterbitkan pada 1952.

Order KKN Nomor 6/IV/Sek/52 diterbitkan pada 9 Januari 1952 untuk memperkuat pembentukan kesatuan khusus. Salah satunya adalah Polisi Lalu Lintas, yang saat itu dimasukkan dalam pengurusan bagian organisasi.

Pada masa tersebut, Polisi Lalu Lintas bertugas mengatur lalu lintas dan menangani kecelakaan di jalan. Tugas lainnya meliputi pendaftaran kendaraan, pengamanan keramaian, serta pengelolaan pos radio dan bengkel.

Perkembangan teknologi dan meningkatnya aktivitas lalu lintas kemudian mendorong pembentukan organisasi yang lebih khusus. Kepala Jawatan Kepolisian Negara pun mengambil langkah penting pada 22 September 1955.

Melalui Order Nomor 20/XVI/1955, dibentuk Seksi Lalu Lintas Jalan di tingkat pusat. Seksi tersebut berada langsung secara taktis di bawah Kepala Kepolisian Negara.

Pembentukan itu sekaligus menjadi awal penggunaan istilah lalu lintas jalan dalam organisasi kepolisian. Sejak saat itu, tanggal 22 September ditetapkan sebagai acuan peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara setiap tahun.

Perubahan organisasi kembali terjadi pada 23 Oktober 1959, seiring dengan perkembangan tugas kepolisian. Seksi Lalu Lintas diperluas menjadi Dinas Lalu Lintas dan Polisi Negara Urusan Kereta Api.

Pada 1962, Dinas Lalu Lintas dipisahkan dari Polisi Negara Urusan Kereta Api. Status organisasi tersebut kemudian kembali diperkuat menjadi Direktorat Lalu Lintas pada 14 Februari 1964.

Perjalanan organisasi lalu lintas terus mengalami berbagai perubahan sesuai dengan kebutuhan kepolisian. Direktorat Lalu Lintas pun berkembang melalui sejumlah penyesuaian struktur pada periode-periode berikutnya.

Perubahan penting terjadi setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 52 pada 4 Agustus 2010. Direktorat Lalu Lintas Polri kemudian berubah menjadi Korps Lalu Lintas Polri atau Korlantas Polri.

Korlantas berada langsung di bawah Kapolri dan menjalankan berbagai fungsi yang berkaitan dengan lalu lintas. Fungsi tersebut meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, registrasi kendaraan, hingga patroli jalan raya.

Kini, Hari Lalu Lintas Bhayangkara menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan pengabdian Polisi Lalu Lintas sejak 1955. Peringatan ini juga menjadi pengingat agar kualitas pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan.