Praktisi Pertanian Soroti Data Penerima Bantuan dan Kesejahteraan Petani

RRI.CO.ID, Jakarta - Praktisi pertanian nasional, Andi Undru Mario, menyoroti persoalan pendataan, distribusi bantuan, dan sarana produksi yang masih dihadapi petani Indonesia. Menurut dia, kebijakan pertanian perlu dibarengi dengan implementasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Formulator Pupuk Super Tani Indonesia itu menyampaikan pandangannya dalam Diskusi Media 2026 bertajuk "Menjaga Ketahanan dan Swasembada Pangan di Tengah Krisis Global". Acara yang diselenggarakan DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) tersebut berlangsung di sebuah resto di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, 20 September 2026.

Andi mengatakan, pengalaman mendampingi petani selama sekitar 15 tahun membuatnya melihat persoalan pertanian secara langsung. Pengalaman membagikan pupuk gratis saat terjadi kelangkaan, kata dia, kemudian berkembang menjadi riset untuk memahami persoalan sarana produksi, lahan, pendataan, distribusi, dan kesejahteraan petani.

"Jangan sampai ada petani yang benar-benar menggarap lahan tetapi justru tidak mendapatkan dukungan karena persoalan administrasi atau data," kata Andi dalam diskusi tersebut.

Pendataan Petani Harus Berbasis Lahan

Andi mendorong pemerintah memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan agar program pertanian menjangkau petani yang benar-benar melakukan produksi. Ia menilai, data penerima bantuan harus mencerminkan kondisi riil petani dan lahan yang mereka kelola.

"Pendataan harus berbasis by name, by address, and by land. Artinya, harus jelas siapa petaninya, di mana alamatnya, dan berapa luas lahan yang benar-benar digarap," ujarnya.

Menurut Andi, keberpihakan kepada petani tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan. Pemerintah juga perlu membangun ekosistem produksi yang mendukung keberlanjutan usaha tani, termasuk melalui inovasi teknologi dan sarana produksi.

"Petani harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam pembangunan ketahanan pangan. Ketika petani sejahtera, produktivitas meningkat, dan lahan pertanian terlindungi, maka ketahanan pangan nasional juga akan semakin kuat," kata dia.

Andi menambahkan, kritik terhadap persoalan pelaksanaan program pemerintah tidak seharusnya dipandang sebagai upaya melemahkan agenda swasembada pangan. Kritik konstruktif, menurut dia, diperlukan untuk memperbaiki efektivitas kebijakan.

"Kita harus memberikan dukungan terhadap pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Tetapi, dukungan itu juga harus disertai kritik yang konstruktif," ucapnya.

SPRI Buka Ruang Dialog

Ketua Umum DPP SPRI, Heintje Mandagi, mengatakan pers memiliki tanggung jawab lebih luas daripada sekadar menyampaikan informasi. Menurut dia, media juga perlu membuka ruang dialog untuk membahas persoalan yang berdampak terhadap masyarakat.

"Pers tidak hanya bertugas memberitakan apa yang terjadi. Namun, juga membuka ruang dialog untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat," ujar Heintje.

Diskusi tersebut turut menghadirkan mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Jan Samuel Maringka, sebagai narasumber. Sejumlah wartawan dari media televisi dan daring nasional mengikuti forum yang membahas persoalan pertanian dari sisi kebijakan dan pengalaman petani di lapangan.