Koperasi Didorong Jadi Motor Hilirisasi Perkebunan Rakyat

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi menjadi kelembagaan utama dalam pengelolaan perkebunan rakyat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat reforma agraria sekaligus memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan.

Ferry mengatakan koperasi perkebunan, khususnya sektor kelapa sawit, tidak seharusnya hanya mengolah Tandan Buah Segar (TBS). Koperasi juga perlu memiliki fasilitas pengolahan hingga pabrik Crude Palm Oil (CPO).

“Melalui forum ini, koperasi yang punya kebun sawit kita dorong untuk tidak berhenti di pengolahan TBS saja. Namun juga memiliki pabrik CPO sendiri,” katanya.

Menurut Ferry, penguatan kapasitas tersebut dapat meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan rakyat. Koperasi juga dapat menjadi badan usaha yang mengelola potensi perkebunan secara lebih mandiri.

Ia mencontohkan KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, yang telah mengoperasikan pabrik CPO berkapasitas 45 ton per jam. Model tersebut dinilai dapat dikembangkan di daerah lain melalui pendampingan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan reforma agraria perlu memastikan tanah objek reforma agraria (TORA) dapat dikelola perkebunan rakyat. Tanah tersebut termasuk yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dan bekas konsesi.

“Perkebunan rakyat yang dibangun ke depan tidak boleh lagi menempatkan koperasi sekadar sebagai tempelan. Koperasi harus menjadi kelembagaan utama yang menjalankan perintah reforma agraria secara sungguh-sungguh,” ujar Henry.

Ferry mengatakan percepatan tersebut membutuhkan langkah konkret dalam pembentukan badan usaha koperasi. Hilirisasi diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam pengembangan perkebunan rakyat ke depan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ferry saat membuka Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin, 21 September 2026. Forum tersebut diikuti organisasi petani dan koperasi perkebunan serta menghadirkan perwakilan kementerian dan lembaga untuk merumuskan rekomendasi kebijakan bersama.

“Forum ini sekaligus mendorong modernisasi dan hilirisasi perkebunan rakyat. Harapannya Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat yang kedua ini bisa menjadi dasar untuk melakukan langkah percepatan hilirisasi perkebunan rakyat,” ujar Ferry.