Komunikasi Politik Era Digital Harus Dialogis dan Berakar pada Budaya

RRI.CO.ID, Bandung - Akademisi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad), Diah Fatma Sjoraida, menilai komunikasi politik di era digital tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Komunikasi politik juga perlu dibangun secara dialogis, relasional, etis, dan kontekstual dengan memperhatikan budaya serta pengalaman hidup masyarakat.

Hal itu disampaikan Diah dalam Orasi Ilmiah bertajuk “Demokrasi yang Berakar: Komunikasi Politik, Budaya, Gender, dan Ruang Digital di Jawa Barat” pada Dies Natalis ke-66 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.

Diah mengatakan, perkembangan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi politik secara signifikan. Namun, keberhasilan komunikasi politik tidak dapat hanya diukur dari seberapa aktif aktor dan institusi politik menggunakan platform digital.

“Popularitas digital belum tentu identik dengan legitimasi politik. Seseorang dapat menjadi viral tanpa dipercaya,” ujar Diah dalam keterangannya Minggu, 20 September 2026.

Berdasarkan penelitian terhadap 117 responden di Jawa Barat, sebanyak 76,9 persen responden mengakses pesan politik melalui media sosial. Instagram menjadi platform utama dengan 61,5 persen, disusul TikTok sebesar 14,5 persen..

Menurut Diah, temuan tersebut menunjukkan komunikasi politik di Jawa Barat berlangsung secara hibrida. Media sosial tetap berjalan berdampingan dengan komunikasi tatap muka, dialog komunitas, media massa, dan kunjungan langsung kepada masyarakat..

Ia menilai digitalisasi tidak menghilangkan pentingnya hubungan interpersonal dalam politik. Kedekatan dengan masyarakat, konsistensi pesan, dan kemampuan membangun dialog tetap menjadi unsur penting dalam membentuk kepercayaan.

“Teknologi tidak menghapus kebutuhan manusia untuk bertemu dengan manusia. Semakin digital politik kita, semakin berharga autentisitas hubungan manusia,” katanya.

Diah juga menyoroti komunikasi politik dalam konteks gender melalui penelitiannya mengenai politisi perempuan di Jawa Barat. Ia menemukan kecenderungan politisi perempuan membangun komunikasi yang lebih dua arah, terbuka, empatik, dan kolaboratif.

Komunikasi tersebut dilakukan melalui berbagai ruang sosial, seperti forum warga, silaturahmi, komunitas pengajian, pesantren, komunitas olahraga, hingga pertemuan informal. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai target pemilih, tetapi juga sebagai kelompok yang persoalan dan aspirasinya perlu didengarkan.

“Kekuatan komunikasi politik tidak selalu terletak pada kemampuan berbicara paling keras. Kekuatan itu dapat terletak pada kemampuan mendengarkan paling dalam,” ujar Diah.

Penelitian lain terhadap masyarakat adat Sunda di sejumlah wilayah Jawa Barat menunjukkan komunikasi politik juga berlangsung melalui tokoh adat, ritual, pilihan bahasa, simbol, dan siloka. Pada saat yang sama, WhatsApp dan media sosial digunakan untuk bertukar informasi, melakukan koordinasi, serta mengklarifikasi berbagai isu.

Diah mengatakan kehadiran teknologi tidak serta-merta menggantikan pola komunikasi yang telah hidup di tengah masyarakat. “WhatsApp tidak menghapus siloka. Media digital tidak menghilangkan pertemuan adat,” katanya.

Dari sejumlah penelitian tersebut, Diah melihat komunikasi politik di Jawa Barat setidaknya bekerja melalui tiga lapisan legitimasi. Ketiganya yakni legitimasi institusional, relasional, serta simbolik dan kultural.

Legitimasi institusional dibangun melalui struktur partai dan organisasi politik. Sementara legitimasi relasional tumbuh ketika aktor politik hadir, mendengarkan, berdialog, dan memahami kehidupan masyarakat.

Adapun legitimasi simbolik dan kultural terbentuk melalui tokoh, nilai, bahasa, tradisi, serta simbol yang memiliki makna di dalam komunitas. Pertemuan ketiga lapisan tersebut dengan teknologi digital membentuk ekologi komunikasi politik yang hibrida dan berakar pada budaya.

“Algoritma bertemu dengan adat. Instagram bertemu dengan komunikasi interpersonal,” ujar Diah.

Menurutnya, perspektif tersebut semakin penting ketika teknologi, algoritma, big data, dan kecerdasan artifisial semakin memengaruhi cara pesan diproduksi dan disebarluaskan. Ilmu komunikasi tidak cukup hanya melihat media yang paling efektif atau tingkat keterlibatan sebuah pesan di ruang digital.

Kajian komunikasi juga perlu melihat bagaimana kepercayaan dibangun dan bagaimana masyarakat memberi makna terhadap pesan. Hal itu termasuk menilai apakah komunikasi membuat masyarakat merasa dihargai sebagai warga negara.

“Objek terpenting kita tetap manusia dan proses pembentukan makna di antara manusia. Teknologi dapat memperluas kapasitas komunikasi, tetapi tidak boleh menggantikan tanggung jawab manusia,” kata Diah.

Ia menegaskan demokrasi tidak hanya hidup melalui proses elektoral, tetapi juga melalui kualitas relasi dan percakapan di tengah masyarakat. Menurutnya, teknologi perlu digunakan untuk memperluas percakapan dan membangun kepercayaan, bukan sekadar memenangkan perhatian.