TNI, Polri, dan Pemda Diajak Perluas Jaringan Agen Perlinsos

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan meminta TNI, Polri, dan pemerintah daerah mendukung perluasan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Langkah tersebut dilakukan menjelang peluncuran digitalisasi perlindungan sosial secara nasional pada Oktober 2026.

Luhut menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Piloting Digitalisasi Perlinsos secara daring, Jumat 18 September 2026. Ia meminta jajaran pemerintah daerah, TNI, dan Polri membantu memperluas pendaftaran Agen Perlinsos di masyarakat.

“Kita minta dorongan teman-teman TNI, Polri, untuk memobilisasi para agen-agen bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kita berharap nanti waktu Presiden launching bulan Oktober, sebanyak mungkin kabupaten sudah bisa masuk,” kata Luhut.

Saat ini sekitar 4,8 juta keluarga telah mendaftar melalui sistem perlindungan sosial. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 40 hingga 50 juta keluarga hingga akhir 2026.

Luhut meminta gubernur dan pemerintah daerah menyebarluaskan informasi pendaftaran Agen Perlinsos melalui seluruh jaringan pemerintahan. Pangdam dan Kapolda juga diminta mendorong Babinsa serta Bhabinkamtibmas menjadi agen untuk membantu masyarakat.

Luhut menegaskan Agen Perlinsos tidak menentukan kelayakan seseorang menerima bantuan sosial. Kelayakan tetap diperiksa sistem yang terhubung dengan berbagai sumber data pemerintah.

“Semakin banyak agen, semakin inklusif pendaftarannya. Semakin dekat layanan kepada rakyat dan semakin kuat suasana keadilan yang kita bangun bersama,” ujar Luhut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan digitalisasi perlindungan sosial diperlukan untuk memperkuat akurasi data dan memastikan bantuan tepat sasaran. Menurutnya, proses manual membutuhkan waktu dan sumber daya lebih besar sehingga tidak dapat diandalkan sepenuhnya.

“Bapak Presiden menugaskan Pak Luhut bersama kita semua sebagai anggota untuk mempercepat pelaksanaan digitalisasi bansos. Karena tidak mungkin kita mengandalkan dengan cara-cara manual lagi,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan digitalisasi juga diharapkan mengurangi "exclusion error", yaitu kondisi ketika keluarga yang seharusnya menerima bantuan belum masuk sebagai penerima. Masyarakat didorong mendaftar melalui portal yang disediakan dengan bantuan Agen Perlinsos di lingkungan masing-masing.

Saat ini jumlah Agen Perlinsos telah mencapai sekitar 196 ribu orang. Agen tersebut ditujukan untuk membantu keluarga miskin, miskin ekstrem, kelompok rentan, dan masyarakat berkebutuhan khusus mengakses layanan perlindungan sosial.

Gus Ipul menegaskan Agen Perlinsos merupakan relawan yang tidak menerima honor. Mereka juga dilarang memungut biaya maupun memanipulasi data masyarakat.

“Agen adalah relawan, tidak dibayar, dan tidak boleh memungut upah, tidak boleh memanipulasi data. Tugasnya hanya membawa data-data itu masuk dalam sistem digital kita,” ujarnya.

Pemerintah mengajak pemerintah daerah, TNI, dan Polri bersama-sama memperluas jumlah Agen Perlinsos. Langkah tersebut diharapkan memudahkan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial mengakses layanan digital.