Pemerintah Siapkan Rp20 Triliun untuk Jaga Layanan JKN

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran Rp20 triliun untuk memperkuat keuangan DJS Kesehatan dan memastikan layanan JKN tetap berjalan. Dukungan anggaran tersebut ditujukan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan serta mencegah tekanan keuangan berdampak terhadap masyarakat dan fasilitas kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan dukungan anggaran diperlukan agar tekanan keuangan DJS Kesehatan tidak berdampak pada masyarakat. Menurutnya, dukungan tersebut juga diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan.

“Pemerintah hadir untuk memastikan layanan JKN tidak terganggu. Jangan sampai persoalan keuangan kemudian berdampak pada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan,” kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu, 19 September 2026.

Muhaimin menjelaskan tekanan keuangan DJS Kesehatan terjadi seiring meningkatnya beban pelayanan kesehatan sementara iuran belum disesuaikan sejak 2020. Menurutnya kondisi diperberat meningkatnya jumlah peserta dengan penyakit katastropik serta kepatuhan pembayaran iuran yang masih perlu diperkuat lagi.

Per Juni 2026, rasio klaim JKN mencapai 108,7 persen dan konsisten berada di atas 100 persen sejak 2023. Kondisi tersebut mencerminkan beban pelayanan kesehatan melebihi pendapatan iuran, dengan selisih pembiayaan mencapai Rp7,91 triliun.

“Ini menunjukkan ada tekanan yang nyata terhadap keseimbangan pembiayaan DJS Kesehatan. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah agar tekanan tersebut tidak berujung pada terganggunya layanan masyarakat,” ucap Muhaimin.

Muhaimin menyebut pemerintah memiliki sejumlah pilihan menjaga keseimbangan DJS Kesehatan, termasuk penyesuaian iuran, manfaat, dan penerapan iur biaya. Namun, pemerintah memilih dukungan APBN untuk menjaga keberlanjutan layanan JKN tanpa menambah beban masyarakat.

“Pilihan kita adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan manfaat yang sama. Jangan sampai solusi atas persoalan pembiayaan justru membuat beban masyarakat bertambah,” ujarnya.

Ia menegaskan, dukungan anggaran tersebut harus digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Pemerintah juga meminta BPJS Kesehatan tetap meningkatkan pendapatan dan kepatuhan peserta dalam membayar iuran.

“Jangan sampai suntikan dana ini membuat upaya memperkuat gotong royong menjadi kendur. BPJS tetap harus mengoptimalkan pemasukan, meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran, dan menjaga tata kelola secara akuntabel,” ucap Muhaimin menegaskan.

Muhaimin mengatakan dukungan tersebut juga diperlukan untuk menjaga kesehatan keuangan rumah sakit. Pembayaran klaim yang berjalan baik diharapkan membantu fasilitas kesehatan mempertahankan operasional dan pelayanan kepada peserta JKN.

“Rp20 triliun ini harus digunakan sebaik-baiknya, dengan integritas dan akuntabilitas. Tujuan akhirnya memastikan masyarakat mendapat layanan kesehatan baik, rumah sakit sehat secara keuangan, dan JKN terus melindungi masyarakat,” kata Muhaimin menekankan.