Menteri HAM Nilai Pemekaran Papua Belum Redam Perlawanan OPM

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai menilai pemekaran wilayah Papua belum berhasil meredam perlawanan Organisasi Papua Merdeka. Menurut Pigai, eskalasi perlawanan justru meningkat setelah pemekaran wilayah dilakukan pemerintah di sejumlah daerah Papua.

Pigai mengatakan, eskalasi perlawanan justru semakin meningkat setelah pemekaran wilayah dilakukan pemerintah. Padahal, menurutnya, salah satu tujuan pemekaran Papua adalah meredam gerakan OPM.

“Sekarang setelah pemekaran, sudah lebih gila lagi perlawanan. Tujuan pemekaran itu untuk mematikan gerakan OPM, tetapi nyatanya perlawanan ini makin parah,” kata Natalius Pigai saat konferensi pers usai Forum Kebijakan HAM di Jakarta Pusat, Kamis, 17 September 2026.

Pigai mengaku sejak awal menjadi salah satu pihak yang menolak kebijakan pemekaran Papua. Ia menyebut keputusan tersebut diambil dengan mengesampingkan ambisi politik demi mempertimbangkan masa depan Papua.

“Dari awal saya penentang pemekaran, penolak pemekaran. Padahal, waktu itu saya sangat bisa menjadi gubernur kalau pemekaran, tetapi saya mengesampingkan ambisi karena masa depan Papua,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pigai menjelaskan, pola perlawanan di Papua mengalami perubahan sejak era 1960-an. Perubahan tersebut mencakup perlawanan bersenjata, diplomasi, internasionalisasi isu Papua, hingga gerakan klandestin di kawasan perkotaan.

Menurutnya, perkembangan yang perlu mendapat perhatian serius adalah pergeseran konflik menuju isu rasial dan etnik. Ia menilai perubahan tersebut berbeda dengan pola perlawanan sebelumnya yang lebih berorientasi pada konflik dengan aparat.

“Yang mengagetkan saya, perlawanan di Papua bergeser ke perlawanan yang didasarkan atas rasisme, etnik, dan ras. Kalau perlawanan atas dasar perbedaan etnik, ras, suku, dan agama, ini tidak bisa dianggap remeh,” katanya.

Pigai menilai penanganan konflik Papua secara kasuistik dan bertahap tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Sebab, persoalan baru dinilai akan terus muncul setelah kasus sebelumnya ditangani.

“Kalau kita diminta menyelesaikan masalah Papua secara gradual, kasuistik, tidak akan selesai lagi. Hari ini kita tangani, besok muncul lagi,” ujarnya.

Karena itu, Pigai mendorong seluruh elemen bangsa mengambil keputusan strategis untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Papua. Ia menyebut partai politik, legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI-Polri, purnawirawan, dan tokoh nasional perlu terlibat dalam upaya tersebut.

Pigai juga menekankan pentingnya keterbukaan data mengenai jumlah penempatan atau deploymentmiliter di Papua. Menurutnya, data tersebut diperlukan untuk mengukur secara terukur dan akuntabel kecukupan kekuatan aparat dalam melindungi masyarakat sipil.