Pemerintah Fokus Percepat Pemadaman Karhutla di Daerah Terdampak
- 17 Sep 2026 18:35 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah memfokuskan penanganan karhutla pada percepatan pemadaman lahan yang masih terbakar.
- Penanganan diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, patroli, ground check, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum.
- Pemerintah juga memastikan masyarakat memperoleh informasi utuh agar tetap waspada tanpa mengalami kepanikan.
RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah memfokuskan penanganan karhutla pada percepatan pemadaman lahan yang masih terbakar. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Kemenko Polkam.
Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana menyampaikan upaya-upaya tersebut. Ia mengatakan pemerintah saat ini memfokuskan upaya pada percepatan pemadaman lahan yang masih terbakar.
“Pemerintah saat ini berupaya maksimal, sangat maksimal dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Fokusnya melakukan percepatan pemadaman terhadap lahan-lahan yang masih berlangsung kebakarannya,” ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Polkam, Kamis, 17 September 2026.
Menurut Honi, percepatan pemadaman dilakukan dengan memperkuat koordinasi berbagai kementerian dan lembaga. Patroli dan pengecekan langsung di lapangan juga menjadi bagian penanganan yang terus dilakukan.
Konferensi pers tersebut dilaksanakan atas arahan Menko Polkam selaku Ketua Pengarah Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla. Tujuannya menyampaikan informasi secara terkoordinasi, tersinkronisasi, dan terintegrasi kepada media serta masyarakat.
Honi berharap, penyampaian informasi tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah. Pemerintah disebut terus bekerja maksimal menangani kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung.
“Informasi ini kami sampaikan secara terkoordinasi, tersinkronisasi, dan terintegrasi kepada masyarakat Indonesia. Harapannya bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah,” ucapnya.
Konferensi pers turut melibatkan perwakilan BAKOM, BNPB, BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Polri. Keterlibatan berbagai instansi tersebut menjadi bagian koordinasi sesuai bidang dan kewenangan masing-masing.
Sementara itu, Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi BAKOM, Fahd Pahdepie mengatakan karhutla menjadi perhatian serius pemerintah. Penanganannya menyangkut kehidupan masyarakat terdampak di Sumatra, Kalimantan, serta sejumlah wilayah lainnya.
Menurutnya, pemerintah menghadapi dua pekerjaan besar yang harus dilakukan secara bersamaan dalam menangani karhutla. Pekerjaan pertama adalah mengendalikan api yang masih terjadi di lapangan..
"Pekerjaan kedua adalah memastikan kondisi masyarakat terdampak dapat segera pulih. Masyarakat juga diharapkan dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa," ucapnya.
Asap tebal akibat karhutla disebut mengganggu mobilitas masyarakat di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah bersamaan dengan upaya mempercepat pemadaman.
“Ada pekerjaan besar kedua yang tidak kalah penting. Masyarakat harus segera pulih dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa,” katanya.
Dampak karhutla tidak hanya dirasakan di sekitar lokasi kebakaran berlangsung. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi kesehatan, kualitas udara, kegiatan masyarakat, serta perekonomian daerah.
Situasi karhutla juga dapat menimbulkan kekhawatiran apabila masyarakat menerima informasi yang tidak utuh. Terlebih, sejumlah informasi lama maupun hoaks disebut kembali beredar melalui berbagai kanal.
Karena itu, pemerintah berupaya memastikan masyarakat memperoleh informasi langsung mengenai kondisi terkini. Konferensi pers digelar untuk menyampaikan perkembangan penanganan secara utuh dan benar.
“Kami berusaha memastikan masyarakat mendapatkan informasi langsung dari pemerintah. Karena itu, konferensi pers ini kami gelar,” ujarnya.
Fahd menegaskan karhutla tidak dapat ditangani hanya oleh satu instansi. Penanganannya membutuhkan kerja keras, kolaborasi, serta gotong royong lintas kementerian dan lembaga.
Kerja bersama tersebut tidak hanya dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat di Jakarta. Berbagai unsur juga bekerja langsung di lapangan untuk mempercepat penyelesaian persoalan karhutla.
"Pemerintah memiliki perhatian besar terhadap situasi karhutla yang sedang berlangsung. Penanggulangan disebut harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan serius oleh seluruh jajaran terkait," katanya.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....