Masa Kerja Panjang Birokrat Disorot, Presiden Tekankan Akuntabilitas
- 17 Sep 2026 13:58 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Presiden Prabowo Subianto mengidentifikasi fenomena deep state sebagai masalah birokrasi yang tidak selaras dengan kepemimpinan dan kebijakan pemerintah.
- Presiden menggambarkan deep state sebagai keberadaan raja kecil di institusi yang memiliki kekuatan tersembunyi tanpa akuntabilitas yang jelas.
- Akar permasalahan terletak pada birokrat yang telah bekerja puluhan tahun di satu kementerian tanpa disertai keselarasan kerja dan sistem akuntabilitas yang memadai.
RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena birokrasi yang dinilainya tidak selalu selaras dengan kepemimpinan dan kebijakan pemerintah. Presiden menyebut kondisi tersebut sebagai fenomena “deep state” dan menggambarkannya sebagai keberadaan “raja kecil” di dalam institusi.
Presiden mengatakan persoalan tersebut muncul antara lain karena terdapat birokrat yang telah bekerja selama puluhan tahun dalam satu kementerian. Kondisi tersebut, kata Presiden, dapat menjadi persoalan jika tidak diikuti keselarasan kerja dan akuntabilitas.
“Nah, itu dirjen-dirjen yang kita sebut deep state. Jadi, birokrasi yang tidak mau diatur, raja kecil, raja kecil,” ujar Presiden Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab wawancara dengan pimpinan redaksi media di Hambalang, Bogor, Rabu, 16 September 2026.
Presiden membandingkan masa jabatan pemimpin politik dengan masa kerja aparatur sipil negara. Menurutnya, pemimpin politik memiliki masa jabatan terbatas, sementara birokrat dapat bertahun-tahun bekerja di kementerian yang sama.
“Pemimpin politik maksimal lima tahun. Kalau PNS, birokrat ini, dia bisa 20 tahun di kementerian itu dan dia mengerti seluk-beluknya,” katanya.
Presiden mengatakan pengalaman panjang birokrat seharusnya menjadi kekuatan bagi institusi pemerintahan. Namun, ia menilai persoalan dapat muncul ketika terdapat aparatur yang merasa tidak dapat dievaluasi atau ditindak.
“Kita harus berani, dalam arti jangan ada birokrat yang untouchable. Kemarin-kemarin ada, entah dia sinkron sama menteri, penguasa, dan sebagainya, ada dirjen yang tidak bisa disentuh,” ujarnya.
Karena itu, Kepala Negara mengatakan pemerintah perlu memperkuat proses rekrutmen, evaluasi, pembinaan, dan persiapan aparatur negara. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI).
“Akademi Gubernur, Akademi Bupati, dan sebagainya mungkin di bawah URI juga. Dan juga mungkin Akademi Dirjen, sebelum dia masuk jabatan harus digembleng,” ujar Presiden.
Presiden mengatakan pendidikan sebelum menduduki jabatan diperlukan agar pejabat memahami tanggung jawab yang melekat pada posisinya. Pemerintah juga ingin pengisian jabatan semakin berorientasi pada kemampuan, integritas, dan kesiapan.
“Ini tidak semua, tapi pengalaman saya, benar yang Anda katakan. Tidak sinkron antara kementerian dan lembaga karena dia merasa dirinya, ya, raja atau apa, itu benar,” kata Presiden.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....