Risiko Tinggi, Pengamat Minta Anggaran Keselamatan Transportasi Tak Dipangkas

  • 16 Sep 2026 23:43 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Djoko Setijowarno mendesak peningkatan anggaran keselamatan transportasi perairan karena penghematan anggaran tidak boleh mengurangi dana keselamatan.
  • Kecelakaan kapal yang terjadi dalam sepekan terakhir mendorong perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan mitigasi pelayaran.
  • Keselamatan transportasi perairan kembali menjadi fokus perhatian setelah insiden kecelakaan kapal berulang.

RRI.CO.ID, Jakarta - Pengamat Transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno mengatakan anggaran keselamatan perlu ditingkatkan. Menurutnya, penghematan anggaran tidak seharusnya mengurangi anggaran untuk menjaga keselamatan transportasi.

Keselamatan transportasi perairan kini kembali menjadi perhatian setelah sejumlah kecelakaan kapal terjadi dalam sepekan terakhir. Kondisi tersebut mendorong perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan mitigasi pelayaran.

Djoko mengatakan sudah menjadi tugas utama Kementerian Perhubungan untuk menjaga keselamatan dan melayani berbagai macam mobilitas masyarakat. Pembangunan fasilitas transportasi seperti dermaga adalah bagian dari pelayanan mobilitas masyarakat yang harus betul-betul diperhatikan.

“Adanya penghematan anggaran boleh, tapi anggaran keselamatan transportasi jangan sampai dipangkas. Karena tugas Kementerian Perhubungan itu tugasnya dua, menjaga keselamatan bertransportasi dan melayani orang mobilitas transportasi,” ucap Djoko dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Rabu, 16 September 2026.

Ia menyebut masalah keselamatan transportasi masih membutuhkan banyak perbaikan walaupun tidak selalu berhubungan dengan biaya. Djoko menyoroti persoalan keselamatan yang terjadi pada berbagai moda transportasi, seperti darat dan laut.

Terkait kelayakan kapal, Djoko menegaskan agar kapal harus selalu dipastikan bisa beroperasi. Menurutnya, dokumen pemeriksaan bisa menjadi bahan evaluasi untuk melihat kondisi dan kesiapan kapal yang akan berlayar.

Djoko juga menyinggung soal penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang menurutnya perlu menjadi perhatian lebih. Ia mempertanyakan penerbitan persetujuan berlayar dalam jangka waktu panjang sebab kondisi keselamatan kapal bisa berubah kapan saja.

“Kami ketahui ada SPB dikeluarkan untuk 1 bulan ke depan, Masa 1 bulan ke depan dikeluarkan?. Bagaimana dia tau kapal-kapal itu siap berlayar? Nah ini permainan dan sampai hari ini oknum-oknum itu masih ada,” ujar Djoko.

Profesor Riset Pusat Penelitian Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin menyampaikan perubahan cuaca laut dapat terjadi dengan cepat. Dinamika tersebut dipengaruhi oleh keadaan laut dan aktivitas atmosfer, seperti hujan dan fenomena cuaca lainnya.

Erma menuturkan cuaca buruk di laut biasanya ditandai oleh arus kuat, gelombang tinggi, dan angin yang kencang. Keadaan tersebut juga biasanya disertai dengan badai atau hujan ekstrem yang mempengaruhi perjalanan kapal.

Selain itu, ada juga fenomena pusaran laut atau 'eddy' yang bisa mempengaruhi dinamika perairan selama pelayaran. Erma mengatakan perubahan cuaca laut tersebut bisa terjadi dalam hitungan jam sehingga harus terus dipantau.

“Ada angin kencang, jadi biasanya muncul bersama dengan hujan ekstrim atau disebut hujan badai. Jadi ada badai di laut, angin kencang, gelombang tinggi dan arus, serta ada pusaran di laut mesoscale eddy," kata Erma.

Ia menyebut, perkembangan teknologi sekarang sebenarnya memungkinkan perubahan kondisi laut agar dapat dideteksi lebih cepat. Tetapi, kemampuan tersebut tetap bergantung pada kelengkapan perangkat pemantauan yang disediakan di dalam kapal.

Ia mengatakan radar kapal seharusnya bisa mendeteksi berbagai objek, seperti kapal lain ataupun kondisi tertentu yang berhubungan dengan cuaca. Idealnya, kapal juga dilengkapi dengan Automatic Weather Station (AWS) untuk membantu memantau kondisi atmosfer.

Erma menambahkan bahwa pemantauan cuaca bisa diperkuat melalui penggunaan teknologi penginderaan jauh dan satelit. Teknologi tersebut harus didukung stasiun maritim yang lengkap, beserta fasilitas pemantauan cuaca di kawasan pelabuhan. (Shafira Nursyifa)

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....