Mendagri Tegaskan Tidak Ada Penguasaan Tanah Dominan oleh Satu Pihak

RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan reforma agraria harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan. Ini juga untuk memastikan pengelolaan tanah yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

“Sehingga tidak ada penguasaan tanah secara dominan oleh satu pihak,” ujarnya, Selasa 15 September 2026 di Jakarta. Hal itu disampaikannya pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah/Barang Milik Daerah (BMD) dan Aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama Komisi II DPR dan Pemerintah Provinsi di Kompleks Parlemen Senayan.

Mendagri mengatakan secara praktik masih ditemukan penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu. Hal ini berpotensi memicu konflik dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Karena itu, revisi regulasi di bidang agraria dinilai penting untuk menjawab berbagai persoalan tersebut. Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Menurut Tito, lahan yang tidak digunakan dan tidak produktif perlu ditata kembali. Sehingga nantinya dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

“Kalau tidak salah, Bapak Presiden juga sudah menyampaikan hal ini dalam berbagai kesempatan,” ujarnya. “Yang idle, tidak digunakan, tidak dipakai akan diambil kembali oleh negara untuk kemudian didistribusikan kepada rakyat.”

Mendagri menyoroti pula pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan pangan dan kebutuhan investasi. Menurut dia, ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pemerintah.

Kemudian kebutuhan lahan untuk industrialisasi juga tidak dapat diabaikan karena investasi merupakan komponen penting mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut menjadi tantangan di Pulau Jawa yang memiliki infrastruktur, tenaga kerja, dan ekosistem industri yang siap.

“Pada prinsipnya kami berpendapat, program yang paling menjadi unggulan Bapak Presiden adalah ketahanan pangan,” ujarnya. “Ini harus didukung, baik dengan cara menjaga luasan lahan yang harus kita dilindungi untuk pangan.”