Menteri ESDM Pastikan Program Listrik Desa Berjalan dari Aceh hingga Papua
- 16 Sep 2026 15:24 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah memperluas program listrik desa dari Aceh hingga Papua dengan memprioritaskan wilayah yang membutuhkan percepatan
- Hampir 11.000 desa dan dusun masih belum mendapatkan akses listrik, sementara 1.300 titik menjadi sasaran program 2026
- RUPTL akan disesuaikan, termasuk menindaklanjuti kondisi kelistrikan Kalimantan Tengah melalui rapat bersama PLN
RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan memperluas program listrik desa secara adil dari Aceh sampai Papua secara proporsional. Prioritas percepatan diberikan kepada wilayah yang membutuhkan, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
“Kementerian ESDM Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita akan melakukan secara adil dari Aceh sampai Papua. Jadi, tetapi proporsionalnya adalah daerah-daerah yang memang membutuhkan kecepatan,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu, 16 September 2026.
Bahlil menyebut masih terdapat hampir 11.000 titik berupa desa dan dusun yang belum mendapatkan akses listrik. Program 2025 yang diresmikan pada 2026 mencakup sekitar 1.416 titik, sementara program 2026 menyasar sekitar 1.300 titik.
“Di 2026 program kita, itu kurang lebih sekitar 1.300 titik, di dalamnya itu adalah memang kita penetrasi pertama adalah daerah-daerah 3T. Daerah 3T ini menjadi prioritas, Kalimantan, Maluku, NTT, kemudian Papua, sebagian daerah di Sumatera,” katanya.
Penetrasi awal program tersebut diprioritaskan ke Kalimantan, Maluku, NTT, Papua, serta sebagian wilayah Sumatera yang membutuhkan percepatan. Namun, Bahlil mengaku terkejut karena sejumlah dusun dan desa di Pulau Jawa ternyata masih belum memiliki listrik.
Terkait Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Bahlil mengatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian setelah terjadi penurunan listrik di Kalimantan Tengah. Menurut Bahlil, kondisi itu terjadi bersamaan dengan pemeliharaan yang dilakukan PLN di wilayah Kalimantan Tengah.
“Menyangkut RUPTL, kita akan menyesuaikan. Memang sekarang di Kalimantan Tengah itu terjadi penurunan terdapat maintenance yang dilakukan oleh PLN,” ucap Bahlil.
Bahlil menyatakan ESDM merupakan regulator, sedangkan implementasi kelistrikan berada pada PLN sebagai pihak yang melaksanakan. Meski demikian, Bahlil menilai ESDM tetap harus menerima tanggung jawab ketika terjadi pemadaman listrik di lapangan.
Ia mengatakan persoalan tersebut akan diselesaikan melalui RUPTL dan akan dibahas dalam rapat terbatas bersama PLN. Bahlil juga akan meneruskan aspirasi agar wilayah tersebut dapat dibuat menjadi wilayah sendiri dalam pembahasan selanjutnya.
“ Jadi, ini akan saya selesaikan dengan RUPTL, ini memang sore ini kami ada ratas menyangkut dengan PLN. Dan saya akan melanjutkan aspirasi untuk dibuat wilayah sendiri ya, saya akan melanjutkan itu,” katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....