Menteri ESDM Pastikan Harga BBM Bersubsidi Tidak Naik di tengah Gejolak Global
- 15 Sep 2026 15:10 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Harga BBM bersubsidi dipastikan tidak naik meski harga minyak dunia berfluktuasi akibat ketidakpastian geopolitik
- Hilirisasi mineral akan diperkuat secara berkeadilan dengan melibatkan pengusaha lokal, UMKM, dan koperasi di daerah penghasil tambang
RRI.CO.ID, Jakarta – Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipastikan tidak akan naik di tengah gejolak geopolitik dunia. Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi sumber daya mineral agar manfaat ekonominya lebih dirasakan oleh daerah penghasil tambang.
Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, Senin, 14 September 2026 di Jakarta. Menurut dia, ketegangan antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel menjadi salah satu pemicu ketidakpastian pasokan energi global.
"Saya selalu menganalogikan ini seperti penyakit malaria,” ujarnya. “Pagi sembuh, tetapi pas malam kambuh lagi.”
Bahlil mengungkapkan ketidakpastian pasokan minyak dunia turut berdampak langsung terhadap kebutuhan BBM dalam negeri. “Kebutuhan BBM kurang lebih 1,6 juta barel per hari, sementara lifting sekitar 600-610 ribu barel per hari,” ucapnya.
Menjawab kesenjangan antara kebutuhan dan produksi tersebut, Bahlil menegaskan prinsip kedaulatan energi yang dipegang teguh pemerintah. Ini ditunjukkannya saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Rusia untuk menegosiasikan pasokan minyak mentah jangka panjang.
“Indonesia adalah negara merdeka,” ujarnya menegaskan. “Tidak ada satu pun kekuatan asing yang bisa mengintervensi kebijakan pasokan energi kita demi kepentingan nasional.”
Meski harga minyak dunia terus berfluktuasi melebihi asumsi APBN, Bahlil memastikan harga BBM bersubsidi tetap terjaga. Menurut dia, keputusan itu untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.
"Untuk harga subsidi, tidak akan kita naikkan," katanya menegaskan. “Berapa pun harganya di dunia.”
Bahlil juga menyoroti capaian kebijakan hilirisasi mineral yang dijalankan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Menurut dia, lonjakan nilai ekspor nikel nasional terjadi setelah keran ekspor bahan mentah ke luar negeri ditutup.
"Ekspor nikel Indonesia pada 2017-2018 masih berupa bahan mentah, hanya senilai USD3,3-3,4 miliar per tahun,” ujarnya. “Setelah ekspor nikel mentah ditutup, pada 2023 ekspor kita sudah mencapai USD33 miliar.”
Meski begitu, Bahlil mengakui manfaat hilirisasi tersebut belum sepenuhnya dirasakan merata oleh daerah penghasil tambang di Indonesia. Karena itu, pengelola smelter nantinya wajib berkolaborasi dengan pengusaha lokal, UMKM, dan koperasi dengan dukungan pendanaan Danantara.
"Bahan baku pertumbuhan yang ada di daerah, perputaran ekonominya harus dikuasai oleh daerah,” ujarnya. “Jadikan orang daerah sebagai tuan di negerinya sendiri.”
Sebagai bentuk sinergi dengan dunia akademis, Bahlil menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Universitas Hasanuddin mendirikan Institut Mineral Kritikal. Menurut dia, mayoritas cadangan nikel, kobalt, dan potensi logam tanah jarang, berada di kawasan timur Indonesia.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....