Qodari: KTT BRICS Perkuat Kerja Sama demi Kepentingan Nasional

RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah menilai kehadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS 2026 membawa agenda kepentingan nasional. Forum tersebut dimanfaatkan untuk memperluas kerja sama yang diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan Indonesia tidak sekadar memenuhi undangan forum tersebut. Prabowo justru mendorong kolaborasi lebih erat untuk membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Indonesia tentu tidak menghadiri forum tersebut tanpa tujuan yang jelas. Pemerintah memanfaatkan forum itu untuk memperluas kerja sama,” ujar Qodari dalam keterangannya, Senin, 14 September 2026.

Menurut Qodari, perluasan kerja sama diharapkan membawa manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia. Manfaat tersebut terutama berupa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan melalui hubungan ekonomi yang semakin luas.

Dalam sesi tertutup KTT BRICS pada Sabtu, Prabowo menegaskan Indonesia tidak ingin didikte kekuatan mana pun. Ia menilai fondasi utama kemandirian nasional harus terlebih dahulu dibangun kuat dari dalam negeri.

Fondasi tersebut mencakup kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, menjaga ketahanan energi, serta menyediakan pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah juga harus membuka kesempatan bagi seluruh rakyat untuk mencapai kemakmuran secara bersama.

Pada sesi yang sama, Prabowo mengajak negara anggota BRICS saling membantu mencapai kemakmuran bersama. Indonesia juga menempatkan dirinya sejajar dengan negara lain dalam membangun tatanan dunia lebih adil.

Kerja sama tersebut tetap dijalankan dengan berpijak pada kepentingan nasional Indonesia. Pendekatan itu, menurut Qodari, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Prinsip tersebut menempatkan kerja sama internasional berdasarkan saling percaya dan keinginan untuk tumbuh bersama. Indonesia juga tidak harus memihak maupun bergantung kepada satu poros tertentu.

“Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut perlu dipahami sebagai bagian pelaksanaan tugas konstitusional. Langkah itu sekaligus memperkuat kepentingan masyarakat di dalam negeri,” katanya.

Qodari menilai perluasan hubungan dengan negara BRICS semakin relevan menghadapi situasi global yang kompleks. Kondisi tersebut juga dibayangi menguatnya proteksionisme ekonomi pada berbagai negara.

BRICS disebut beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Gabungan populasi negara-negara tersebut mencapai hampir separuh jumlah penduduk dunia.

Besarnya jaringan tersebut memberi Indonesia akses terhadap pasar dan mitra ekonomi yang semakin beragam. Akses itu dinilai menjadi modal penting untuk mengamankan kepentingan nasional di tengah gejolak global.

“Diversifikasi mitra ekonomi menjadi salah satu strategi Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional. Strategi itu penting menghadapi kompleksitas global dan menguatnya proteksionisme ekonomi,” ucapnya.

Qodari juga menegaskan agenda diplomasi tidak mengurangi perhatian Prabowo terhadap persoalan dalam negeri. Diplomasi justru dipandang sebagai salah satu instrumen untuk membantu menjawab kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan, pemerataan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Karena itu, diplomasi dan agenda domestik dinilai saling melengkapi dalam mencapai tujuan yang sama.

Pemerintah juga berkomitmen mengawal realisasi setiap kesepakatan yang terjalin melalui pertemuan BRICS. Langkah tersebut diperlukan agar manfaat kerja sama dapat segera dirasakan masyarakat Indonesia.

“Ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa banyak pertemuan yang terlaksana. Ukurannya adalah seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.